CELIOS Beri Rapor Merah untuk Kinerja TNI dan Polri

tirto.id - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada Minggu (19/10/2025). Hasil evaluasi berbasis survei ini untuk menilai pencapaian berbagai program termasuk penegakan hukum.

Berdasarkan hasil survei CELIOS, salah satu catatan merah adalah anjloknya kinerja TNI-Polri selama satu tahun terakhir. CELIOS menyebut bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan bahwa janji reformasi sektor keamanan belum berjalan.

"Survei CELIOS menunjukkan Polri hanya mendapat nilai 2 dari 10 dan TNI 3 dari 10, dengan 75 persen publik menilai penegakan hukum buruk atau sangat buruk, dan 43 persen menilai pemberantasan korupsi tidak efektif. Data ini menunjukkan bahwa supremasi hukum belum menjadi prioritas dalam satu tahun pertama pemerintahan," kata Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh, dalam paparannya mengenai rapor kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran oleh Celios melalui Zoom Meeting.

CELIOS juga menambahkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi Polri sangat rendah, sehingga timbul desakan untuk melakukan reformasi menyeluruh dan pergantian terhadap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

“Polri dan TNI masih bekerja dengan logika represi, bukan hukum. Dalam peristiwa demonstrasi Agustus–September 2025, merujuk data YLBHI, terdapat 960 orang termasuk 265 anak ditetapkan tersangka, banyak yang ditangkap tanpa bukti, disiksa, dan dibungkam lewat stigma ‘anarko’ dan ‘makar’. Polri kehilangan legitimasi moral di mata publik,” kata Saleh.

"Kalau kita perhatikan survei CELIOS 100 hari terhadap institusi kepolisian dan survei CELIOS 1 tahun terhadap institusi kepolisian, trendnya (poinnya) mengalami penurunan. Dan ini juga terefleksi dari survei 100 hari, di mana kalau kita perhatikan survei 100 hari CELIOS itu angka TNI itu 6 dari 10, tetapi ternyata setelah 1 tahun juga mengalami trend penurunan yang sangat negatif," ujar Saleh.

Lebih jauh, CELIOS juga mengkritik revisi UU TNI, yang dianggap membuka jalan bagi peran militer di ranah sipil dan ekonomi, dari proyek pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga PSN.

Sebagai informasi, laporan ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu survei expert judgement (panel) dan survei publik. Metode penelitiannya sendiri dilakukan pada September - 13 Oktober 2025.

Survei expert judgement dilakukan dengan melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga media nasional. Survei publik dilakukan untuk menangkap persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah Indonesia.