Bupati Pati Sudewo Kena OTT KPK, Apa Saja Kontroversinya?

tirto.id - Bupati Pati Sudewo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin (19/1/2026). Sebelum ditangkap, Bupati Sudewo sempat jadi isu nasional karena gejolak di Pati. Apa saja kontroversinya?

Sebelumnya, penangkapan Sudewo dalam OTT KPK telah dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Senin. Menurut Budi, Sudewo ditangkap bersama sejumlah pihak lainnya.

"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW," tutur Budi.

Sudewo sempat diperiksa di Polres Kudus sebelum akhirnya tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa (20/1/2026). Setiba di area Gedung KPK, Sudewo digiring masuk bersama tiga orang yang diduga sebagai pengepul atau koordinator kecamatan.

Daftar Kontroversi Bupati Sudewo yang Kena OTT Pati

Sebelum terjaring OTT Bupati Pati, Sudewo sendiri merupakan politisi yang cukup kontroversial. Namanya jadi perhatian publik nasional, terutama, ketika terjadi gelombang protes di Pati pada 2025 lalu.

Berikut daftar kontroversi Sudewo, politisi Gerindra yang kini jabat Bupati Kabupaten Pati.

1. Menaikkan Tarif PBB Pati hingga 250 Persen

Setelah pemerintah pusat menjalankan kebijakan efisiensi anggaran, nama Sudewo mencuat ke pemberitaan nasional sebagai salah satu kepala daerah yang meningkatkan pajak. Pada Mei 2025 lalu, ia mengeluarkan kebijakan kenaikan pajak PBB-P2 sebesar 250 persen.

Kebijakan ini bergulir jadi polemik yang panjang di Pati. Hingga akhirnya Sudewo membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 pada Agustus 2025.

2. Digoyang Isu Pemakzulan karena Kasus PBB Pati

Sebelum dibatalkan, kebijakan kenaikan pajak kemudian menjadi polemik. Masyarakat Pati menolak keras pemberlakukan kenaikan PBB sebesar 250 persen.

Akan tetapi, penolakan itu berubah jadi desakan pemakzulan karena pernyataan kontroversial Sudewo. Dalam video yang sempat beredar luas, Sudewo mengaku tak gentar dengan desakan massa.

"Jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan," katanya dalam video tersebut.

Pernyataan itu lalu menyulut kemarahan publik. Pada 10 Agustus 2025, diperkirakan 100.000 massa berunjuk rasa di Alun-Alun Pati. Mereka menuntut pembatalan kenaikan pajak, juga pemakzulan Sudewo.

DPRD Pati sempat merespons kemarahan publik dengan membuat panitia khusus hak angket. Pansus tersebut bekerja untuk menjajaki kemungkinan Sudewo dimakzulkan.

Namun, pada 31 Oktober 2025, Sudewo urung dimakzulkan setelah mayoritas fraksi DPRD Pati sepakat memberikan Sudewo kewajiban perbaikan kinerja. Dari 8 fraksi yang ada, hanya PDIP yang sepakat dengan pemakzulan.

3. Diduga Terima Aliran Dana Korupsi DJKA

Saat polemik kenaikan tarif PBB di Pati bergulir pada Agustus 2025, nama Sudewo muncul dalam dugaan kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Kasus ini terkuak sejak OTT KPK pada 2023 lalu. Nama Bupati Pati Sudewo muncul sebagai terduga penerima aliran dana suap tersebut.

"Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee [biaya komitmen] terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta," tutur Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, pada 13 Agustus 2025.

Sudewo sendiri sempat dihadirkan dalam sidang kasus korupsi tersebut pada November 2023 lalu. KPK disebut menyita uang senilai Rp3 miliar dari Sudewo kala itu.

Kemudian pada September 2025 lalu, Sudewo kembali dipanggil KPK dan dimintai keterangan sebagai saksi korupsi DJKA. Namun, pemanggilan ini belum berujung penetapan sebagai tersangka.

4. Diduga Terlibat Kasus Pengisian Jabatan Perangkat Desa

Terbaru, Sudewo dilaporkan terjaring OTT KPK pada Senin (19/1/20260) dalam dugaan kasus korupsi lain. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kasus yang menjerat Sudewo kini adalah korupsi jual beli jabatan terkait pengisian perangkat desa, bukan suap DJKA.

Budi tak merinci detail kasus, namun menyatakan kasus ini terkait dengan posisi kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), dan sekretaris desa (sekdes). Budi hanya menyebut proses ilegal dalam pengisian jabatan tersebut di Pati.

"Terkait pengisian jabatan kaur, kasi, ataupun sekdes," ungkap Budi dalam keterangan tertulis pada Selasa.

Ada tujuh orang lain yang ditangkap bersama Sudewo. Budi mengatakan, mereka adalah dua orang camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa.