tirto.id - Pemerintah melalui Perum BULOG kembali menyalurkan bantuan pangan beras ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara pada masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu). Langkah tersebut sebagai upaya untuk menghindari adanya politisasi terhadap program pemerintah.
Direktur Utama Perum BULOG, Bayu Krisnamurthi, memantau, langsung penyaluran bantuan beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Kamis (15/2/2024). Dia mengatakan, penyaluran bantuan pangan beras kali ini dilaksanakan di Kantor Pos mengingat saat ini kantor-kantor kelurahan tengah digunakan guna keperluan pemilu.
“Khusus hari ini pelaksanaannya dibagikan melalui Kantor Pos karena sebagian kelurahan-kelurahan tempat penyaluran bantuan pangan ini masih menangani kotak-kotak suara setelah pemilu kemarin dan selanjutnya pelaksanaanya akan kembali lagi di kelurahan,” ucap Bayu dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (15/2/2024).
Dia juga menjelaskan dengan disalurkannya kembali bantuan pangan beras pasca Pemilu ini merupakan bukti nyata program bantuan pangan beras ini tidak memiliki keterkaitan dengan agenda politik tertentu, sehingga dapat dipastikan tujuannya adalah membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang membutuhkan.
Salah satu penerima manfaat, Wawan (67) warga Kelurahan Muarasari, Bogor, mengakui merasa terbantu dengan adanya bantuan pangan beras ini. Sebab, dia mengakui tidak harus kesulitan mencari beras untuk keperluan keluarganya.
"Alhamdulillah Pak, dengan adanya bantuan pangan beras ini saya merasa terbantu sekali karena tidak perlu susah-susah cari beras lagi Pak,”, kata dia.
Bantuan pangan beras ini merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas harga beras yang mengalami kenaikan karena belum masuk musim panen.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) justru akan mengimpor beras lagi untuk upaya menjaga keseimbangan di semua rantai pasok dari hulu ke hilir. Saat ini, stok beras beras pada Januari dan Februari 2024, -2,8 juta ton.
“Meskipun produksi dan konsumsi beras di Januari dan Februari 2024 minus 2,8 juta ton sebagai dampak dari penurunan produksi akibat El Nino, namun kita memerlukan beras yang cukup agar neracanya dapat terjaga secara positif," ujar Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, dikutip Senin (12/2/2024).
"Karena itu, pemerintah menyeimbangkan kekurangan tersebut dengan kebijakan importasi,” imbuhnya.
Menurut Arief, kebijakan menambah impor beras adalah pilihan terakhir agar menjaga ketersediaan beras di pasaran. Dia pun mengakui langkah ini sangat pahit untuk dilakukan.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Intan Umbari Prihatin
