Indeks Bantuan Pangan Beras

Intensitas penyaluran beras di tahun ini baru dilaksanakan pada Juni dan Juli sangat sedikit jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Bantuan tersebut bakal digelontorkan sebanyak masing-masing 160.000 ton pada Januari dan Februari 2025.

Pemerintah juga akan menggulirkan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) pada Januari dan Februari 2025.

Menurut Kepala Bapanas, pemberian bantuan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga berkebutuhan dan mengentaskan daerah rentan rawan pangan.

Menurut Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, bantuan pangan beras disuplai dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini memiliki stok 1,8 juta ton.

Bayu Krisnamurthi sebut bantuan pangan penting menekan inflasi pangan yang saat ini sudah relatif baik di level 0,25 persen.

Presiden Jokowi mengatakan, hanya pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan pangan beras.

Bantuan pangan ini salah satu instrumen pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas harga beras yang mengalami kenaikan karena belum masuk musim panen.

Bayu Krisnamuthi memastikan, penyaluran bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 15 Februari, setelah pemungutan suara Pemilu 2024.

Cara cek apakah Anda termasuk penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Anda harus terdaftar di website Kemensos untuk menerima bantuan ini.

Jokowi mengatakan pemerintah saat ini masih menghitung kembali kemampuan fiskal untuk memastikan bantuan pangan bisa dilanjutkan.

Presiden Joko Widodo, memberi sinyal akan memperpanjang bantuan pangan hingga Juni 2024.

Dua Provinsi di Papua tak tersentuh bantuan pangan dan penanganan stunting. 

Presiden Jokowi mengeluarkan BLT El Nino agar tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah fenomena super El Nino di Indonesia.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menepis perpanjangan bantuan pangan beras pemerintah yang akan diperpanjang 2024 ini bermuatan politis.

Jokowi mengakui perpanjangan bantuan pangan tersebut dilakukan apabila APBN mencukupi.

Penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mulai dilakukan Senin (11/9/2023) pekan depan.