BPS: Indeks Demokrasi Papua Meningkat Tahun 2016

tirto.id - Provinsi Papua mengalami peningkatan Indeks Demokrasi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui Indeks Demokrasi Papua meningkat dari 57,55 persen di tahun 2015 menjadi 61,02 persen di tahun 2016.

"Papua yang sebelumnya paling kecil [Indek Demokrasi] memang mengalami peningkatan sebesar 3,47 persen," kata Ketua BPS Suhariyono di Gedung BPS, Kamis (14/9/2017).

Peningkatan ini, menurut Dewan Ahli BPS Maswadi Rauf, termasuk yang paling signifikan. Hal ini mengingat Papua dalam beberapa tahun ke belakang selalu berada di posisi buncit untuk Indeks Demokrasi.

"Kalau kita lihat, aspek Papua, peningkatan paling tinggi pada aspek pertama, ada perbaikan dalam aspek kebebasan sipil," kata Maswadi di Gedung BPS.

Peningkatan aspek kebebasan sipil mencapai angka 10 persen. Meksi demikian, aspek hak politik dan lembaga demokrasi tidak mengalami perubahan.

Sementara itu, menurut Dewan Ahli BPS Musdah Mulia dalam aspek kebebasan sipil variabel kebebasan berpendapat mengalami kenaikan signifikan sebesar 91,65 persen.

"Kebebasan beragama dan berkeyakinan dari 89,7 persen naik 10,03 poin menjadi 100 persen," kata Musdah.

Menurutnya, capaian ini jangan sampai mengalami penurunan di masa mendatang. Kondisi ini dapat dijaga dengan pendidikan politik di Papua.

Peningkatan yang sama juga dialami oleh Provinsi Papua Barat. Pada 2015 Indeks Demokrasi Papua Barat sebesar 59,97 persen, sedangkan pada 2016 sebesar 60,35 persen.

Namun, Papua Barat tetap berada di posisi kedua dari belakang setelah Sumatera Barat. Menurut Dewan Ahli BPS Syarif Hidayat, hal ini dipengaruhi oleh Pilkada serentak 2017.

Provinsi Papua dikhawatirkan akan mengalami penurunan Indeks Demokrasi kembali, mengingat tahun depan akan menjadi salah satu dari 171 provinsi yang menggelar Pilkada.

BPS juga menyatakan Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2016 berada di angka 70,9 persen. Artinya, angka itu mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2015 yang Indeks Demokrasinya berada di angka 72,82 persen.

"Tapi itu masih berada di tingkat sedang. Belum buruk," kata Suhariyanto di Gedung BPS, Kamis (14/9/2017).

Terdapat tiga aspek yang menjadi indikator BPS dalam menentukan nilai Indeks Demokrasi di Indonesia, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Ketiga aspek itu mengalami penurunan dibanding tahun 2015.

Aspek kebebasan sipil menurun 3,85 persen menjadi 76,45 persen. Sementara itu, pada tahun 2015 berada di angka 80,30 persen.