Indeks Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia masuk kategori demokrasi cacat dalam 10 tahun terakhir. Menurut pengamat penurunan berpotensi lanjut di era presiden baru.

Sudirman Said meyakini bahwa gerbang terakhir penjaga Indonesia saat ini berada di masyarakat sipil.

Diskusi ‘Demokrasi Timur Berjaya(?)’ sebagai moderator di CGV Grand Indonesia, Jakarta, Rabu, 8 Desember 2021. Diskusi publik ini membahas soal pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang dinilai mulai kebarat-baratan.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai tertinggi untuk Indeks Demokrasi Indonesia menurut survei BPS tahun 2020.

Indeks demokrasi Jakarta naik 3,21 poin atau meningkat dari 85,08 pada 2018 menjadi 88,29 pada 2019.

Menurut BPS, variabel pertama yang harus diwaspadai adalah menurunnya partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.

BPS mencatat, berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Provinsi Papua Barat demokrasinya terburuk di Indonesia.

BPS mencatat bahwa Indeks Demokrasi Indonesia pad tahun 2018 masih berada pada kategori sedang, yakni di angka 72,39--naik 0,28 poin dibandingkan tahun 2019.

BPS merilis indeks demokrasi Indonesia untuk tahun 2018 yang masih berada di level "sedang" dengan mengantongi nilai 72,39 (sedang = 60-80).

BPS menilai Jakarta adalah provinsi dengan indeks demokrasi terbaik sepanjang tahun lalu.

Wiranto menyatakan sejumlah masalah yang rawan terjadi di Pemilu 2019 bisa menurunkan Indeks Demokrasi di Indonesia jika tidak segera diantisipasi. 

Peningkatan ini termasuk yang paling signifikan, mengingat Papua dalam beberapa tahun ke belakang selalu berada di posisi buncit untuk Indeks Demokrasi.

Kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi dinilai mengalami penurunan dibanding tahun 2015.