Indeks Demokrasi Indonesia Menurun di Tahun 2016

tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 berada di angka 70,9 persen.

Ketua BPS Suhariyanto mengatakan bahwa angka itu mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2015 yang Indeks Demokrasinya berada di angka 72,82 persen.

"Tapi itu masih berada di tingkat sedang. Belum buruk," kata Suhariyanto di Gedung BPS, Kamis (14/9/2017).

Terdapat tiga aspek yang menjadi indikator BPS dalam menentukan nilai Indeks Demokrasi di Indonesia, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Ketiga aspek itu mengalami penurunan dibanding tahun 2015.

Aspek kebebasan sipil menurun 3,85 persen menjadi 76,45 persen. Sedangkan, pada tahun 2015 berada di angka 80,30 persen.

"Ada dua variabel yang mempengaruhi turunnya angka kebebasan sipil. Kebebasan berkumpul dan berserikat turun 3,86 persen dan kebebasan dari diskriminasi turun 0,17 persen," kata Suhariyanto.

Menurutnya, dua variabel itu menurun karena banyaknya kekerasan, baik karena perkara sentimen agama, gender, maupun premanisme.

Ia menyatakan bahwa aspek hak-hak politik juga menurun 0,52 persen menjadi 70,11 persen. Pada tahun 2015 aspek ini berada di angka 70,63 persen.

"Tapi secara variabel tidak ada penurunan. Variabel hak memilih dan dipilih dan pemilu bebas dan adil tetap masing-masing di angka 75,26 dan 95,48 persen. Sedangkan, variabel pengambilan keputusan dan pengawasan naik 0,65 persen," kata Suhariyanto.

Terakhir, aspek lembaga demokrasi menurun 4,82 persen menjadi 62,5 persen di tahun 2016. Sebelumnya aspek ini berada di angka 66,87 persen.

"Aspek ini yang paling mendekati buruk," kata Suhariyanto.

Selain itu, peran DPRD menjadi variabel yang paling buruk dalam aspek ini dengan angka 46,76 persen. Meskipun, peran DPRD mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya sebesar 3,86 persen.

"Artinya lembaga legislatif di daerah belum terlalu menyentuh masyarakat," kata Suhariyanto.

Sementara Dewan Ahli BPS Musdah Mulia menyatakan stagnasi Indeks Demokrasi ini terjadi karena pemerintah belum banyak mengembangkan sistem pemilu di Indonesia.

"Ini juga dipengaruhi partisipasi pemilih. Di provinsi, Pilkada serentak masyarakat belum sepenuhnya bisa berpartisipasi," kata Musdah di Gedung BPS, Kamis (14/9).