Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus melakukan mitigasi penyebaran paham radikal terorisme di ruang digital. Mitigasi ini dilakukan di kampus-kampus demi menguatkan ketahanan ideologi di sektor pendidikan.
"Hari ini kita lakukan edukasi bagaimana tentang modus operandi maupun cara perkembangan terorisme kekinian. Terlebih, saat ini sosial media dijadikan tempat atau wadah yang efektif untuk melakukan 3 hal pertama propaganda, rekrutmen, dan pendanaan terorisme. Maka, terus kita lakukan mitigasi dan pencegahan di kalangan kampus," kata Kepala BNPT, Eddy Hartono, di UIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/12/2025) dilansir dari Antara.
Kegiatan Penguatan Kampus Kebangsaan ini menegaskan upaya berkelanjutan BNPT dalam membangun resiliensi (ketahanan) masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menghadapi ancaman terorisme yang kini menyasar ranah digital.
Eddy menambahkan kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya pada pemberdayaan masyarakat di dalam membangun Kesiapsiagaan Nasional.
"Kegiatan penguatan kampus kebangsaan ini merupakan amanat Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018, bahwa kita melakukan kesiapsiagaan nasional dengan melalui pemberdayaan masyrakat," terangnya.
Menanggapi upaya mitigasi ini, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sunan Ampel Surabaya, Abdul Muhid, menegaskan bahwa kampusnya berkomitmen penuh menjaga integritas kebangsaan dan menjauhkan diri dari paham radikalisme.
"UIN Sunan Ampel Surabaya berkomitmen untuk menjaga kampus ini dari paham - paham radikalisme, karena UIN Sunan Ampel Surabaya ini dilahirkan dan didirikan oleh para ulama, kiyai yang tentu komitmen terhadap kebangsaan tidak bisa diragukan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua FKPT Jawa Timur, Husniyatus Salamah Zainiyati, menyampaikan kesiapannya untuk turut memasifkan edukasi dan literasi digital di lingkungan kampus.
Dirinya menekankan perlunya peningkatan komunikasi antar keluarga dan penerapan prinsip double check terhadap informasi yang beredar untuk mencegah penyebaran ajaran radikalisme yang mengarah pada terorisme.
