tirto.id - Sekolah Rakyat, program Pendidikan bagi rakyat miskin yang digagas Presiden Prabowo Subianto, akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Sekolah Rakyat ini akan memberikan akses pendidikan gratis berkonsep asrama dengan lingkungan belajar berkualitas.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, program Sekolah Rakyat bertujuan memutus rantai kemiskinan, sekaligus mempersiapkan generasi unggul Indonesia Emas 2045.
"Presiden ingin memuliakan keluarga miskin, sekaligus mendorong agar wong cilik bisa bangkit dan berperan signifikan dalam Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Maka itulah dikatakan ini sebagai upaya untuk memotong mata rantai kemiskinan," ujarnya Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (25/3/2025).
Saat ini, sudah ada 53 bangunan di berbagai provinsi yang siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, mulai dari Aceh hingga Papua. Bangunan-bangunan itu merupakan aset milik Kemensos, seperti sentra terpadu, balai diklat, dan gedung lain yang memenuhi standar menjadi fasilitas sekolah.
Selain itu, Pemerintah Daerah turut mengusulkan lokasi pembangunan sekolah rakyat, baik berupa bangunan yang perlu direvitalisasi maupun lahan baru seluas 5-10 hektare.
Lebih lanjut, Gus Ipul meyakini konsep asrama Sekolah Rakyat mampu meningkatkan prestasi akademik maupun kualitas karakter siswa. Karena itu, komitmen orang tua siswa menjadi penting. Kementerian Sosial pun akan mendampingi wali murid agar lebih sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.
"Banyak kisah sukses dari mereka yang bersekolah asrama dan terbukti orang bisa lebih konsentrasi, fokus belajar, disiplin dan lebih tertib," katanya.
Rekrutmen Guru dan Dukungan Kementerian Lain
Proses rekrutmen pengajar Sekolah Rakyat akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan dua mekanisme: penempatan Guru ASN atau guru yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).
"Ini merupakan kerja pemerintah, istilahnya keroyokan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang penanggung jawab operasionalnya adalah Kementerian Sosial," terang Gus Ipul.
Secara operasional, Sekolah Rakyat akan dikelola oleh Kemensos dengan dukungan penuh dari berbagai kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kantor Staf Presiden.
"Akan ada Satgas pengawasan, kita meminta bantuan oleh BPKP, semua kita libatkan, jadi kita tidak sendiri."
Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Rakyat, para siswa akan dapat mengakses bebagai peluang melalui kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja.
Ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan satu Sekolah Rakyat di tiap kabupaten. Sekolah-sekolah itu masing-masing akan dibangun dengan kapasitas untuk 1000 siswa.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
