tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengungkapkan dua opsi rekrutmen guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat. Menurut Gus Ipul, tenaga pengajar Sekolah Rakyat bisa berasal dari kalangan guru ASN atau pendidik yang telah mempunyai sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).
"Itu yang dua itu yang masih dimatangkan," kata Gus Ipul di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 24 Maret 2025.
Menurut dia, konsep rekrutmen guru dan kurikulum Sekolah Rakyat kini sudah mencapai tahap final. Satuan Tugas (Satgas) yang menangani perumusannya di bawah pimpinan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).
"Kurikulumnya sudah cukup matang," ujar Gus Ipul.
Mengenai tata kelola Sekolah Rakyat, Gus Ipul memastikan tidak akan ada kesenjangan dengan lembaga pendidikan lain yang setara. Apalagi, pengelolaan Sekolah Rakyat nanti juga melibatkan kerja sama sejumlah kementerian.
"Dikti juga, Kementerian Dikdasmen. Jadi ini juga sekolah pemerintah. Penyelenggaranya pemerintah, jadi kita keroyokan," terang dia.
Progres Rencana Pembukaan Sekolah Rakyat pada 2025
Berdasarkan data dari Kemensos, saat ini sudah ada 200 titik usulan lokasi bangunan atau lahan kosong untuk Sekolah Rakyat yang disampaikan oleh sejumlah pemerintah daerah.
Menurut Gus Ipul, sebanyak 53 Sekolah Rakyat sudah siap beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Adapun 82 Sekolah Rakyat lainnya masih dalam tahap asesmen bangunan hingga tanah.
"Jumlah sekarang ada 82 yang sedang akan dimulai proses asesmennya oleh Pekerjaan Umum (PU)," ujar dia.
Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul, pemerintah tak hanya menggunakan dana dari APBN tapi juga akan melibatkan swasta untuk membangun sarana-prasarana.
"Sarana prasarana nanti yang membangun [Kementerian] PU, bukan kementerian sosial," dia menambahkan.
Terkait kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat, Gus Ipul bilang jumlahnya masih dihitung. Perhitungannya akan disesuaikan dengan biaya operasional per orang.
"Jadi, per orang itu berapa nanti kami sampaikan," katanya.
Selain itu, perhitungan jumlah anggaran di setiap wilayah bisa berbeda-beda. Sebab, ada jenjang pendidikan yang berbeda. "Kalau SMA, SMP, SD kan beda-beda ya, belum sama maksudnya, setiap daerah indeksnya berbeda-beda," terang Gus Ipul.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
