tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong sejumlah kabupaten di Jawa Timur masuk ke dalam daftar prioritas usulan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Salah satu daerah yang menurut Gus Ipul layak menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat pada 2025 adalah Kabupaten Jember.
Kabupaten Jember menjadi pilihan karena daerah tersebut merupakan pusat wilayah Tapal Kuda. Selain itu, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jember masih cukup tinggi dengan persentase 9,01% dari jumlah penduduk.
Gus Ipul menyatakan hal ini saat audiensi bersama Kepala Dinsos Jawa Timur, Restu Novi Widiani, serta para kepala dinas sosial se-Jawa Timur di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Senin (24/3/2025).
Dalam audiensi tersebut, semula Gus Ipul menanyakan detail terkait lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Timur pada 2025.
Merespons hal itu, Kepala Dinsos Kabupaten Pasuruan, Suwito Adi, menyampaikan usulan calon lokasi Sekolah Rakyat di lahan bekas kantor pemda lama di daerahnya.
"Di kantor Pemda lama, di [Jalan] Hayam Wuruk [Kabupaten Pasuruan]. Itu sudah siap, pak menteri," ujar Suwito.
Gus Ipul lantas bertanya mengenai kesiapan Pemkab Pasuruan terkait penerimaan calon siswa Sekolah Rakyat pada 2025. Suwito menyampaikan sudah siap melakukan hal itu.
"Berarti bisa penerimaan tahun ini?" Tanya Gus Ipul.
"Nggih, tahun ini insya Allah siap. Kemarin sudah kami koordinasikan dengan [Kementerian] PU," ujar Suwito.
Sementara itu, Kepala Dinsos Provinsi Jatim, Restu Novi Widiani mengungkapkan, banyak tanah milik Pemprov Jawa Timur berada di Malang dan Jember.
Mendengar informasi tersebut, Gus Ipul meminta Novi agar Jember masuk dalam daftar lokasi pembangunan Sekolah Rakyat pada tahun ini.
"Nah, Jember. Bisa enggak bu, suruh mulai itu Jember tahun ini," kata Gus Ipul.
Novi menjelaskan, Dinsos Jatim memang memprioritaskan Kab Jember sebagai salah satu lokasi Sekolah Rakyat. "Kalau tanahnya, ada kosong. Itu memang kami prioritaskan," ujar dia.
Audiensi di kantor Kemensos tersebut jadi bagian dari persiapan program Sekolah Rakyat. Program ini akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025-2026.
Sekolah Rakyat dibuka gratis untuk para pelajar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kategori kemiskinan calon peserta didik Sekolah Rakyat akan merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Melalui program ini, pemerintah berharap masyarakat miskin dan miskin ekstrem dapat mengambil peran dalam menciptakan Indonesia Emas 2045.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
