Berebut Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta

tirto.id - Hanya beberapa saat sebelum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, dari ruang tunggu VIP, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Abdul Hakim menyodorkan "surat kesepakatan" kepada Ketua DPD Jakarta Partai Gerindra Muhammad Taufik. Isinya, meminta Taufik meneken surat tersebut agar kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta diduduki kader PKS.

Taufik meneken surat tukar guling posisi Wagub Jakarta tersebut lebih karena tak ingin bikin gaduh suasana ruang tunggu KPU, demikian alasannya. Belakangan, Taufik membocorkan surat yang ditekennya karena "surat itu tidak sah sebab Partai Gerindra memutuskan sesuatu harus berdasarkan rapat,” ujar dia kepada Tirto, Senin pekan terakhir Agustus.

Ocehan ada "surat kesepakatan" macam itu muncul dari Taufik dan beberapa kader Gerindra. Dalam surat itu, menurut Taufik, "PKS mengajukan dua nama." Mereka adalah Mardani Ali Sera, Ketua DPP PKS, dan Nurmansjah Lubis, Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI periode 2009-2014.

Logika yang dipakai PKS: Sandiaga Uno, notabene kader Gerindra, diusung oleh koalisi Prabowo sebagai cawapres 2019; maka, jabatan Sandiaga di Jakarta harus diserahkan ke kader PKS, titik penting bagi kedua partai ini yang kerap berkongsi dalam pelbagai panggung politik elektoral termasuk di parlemen. Terlebih pada Pilkada Jakarta 2017 kedua partai itu berhasil menumbangkan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Hidayat, sebuah putaran menentukan koalisi tersebut yang membalikkan nyaris semua asumsi dan prediksi lembaga-lembaga survei politik.

Kongsi PKS dan Gerindra, pada beberapa kasus, berlanjut dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Khusus yang disebutkan terakhir, PKS harus legowo setelah upaya memaksakan nama Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro PKS, gagal dipilih Prabowo meski sudah memakai klaim "rekomendasi" Ijtima Ulama 212. Namun, partai yang mempropagandakan diri dengan bendera dakwah ini tetap berkoalisi dalam barisan kubu oposisi bersama Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.

Toh, politik elite di Indonesia juga adalah politik transaksional. Isyarat transaksi ini sudah mengemuka sesaat setelah pendaftaran Prabowo-Sandiaga di KPU pada 10 Agustus lalu. Ini diungkapkan Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, “Pak Prabowo legowo untuk kemudian memberikan kursi Wagub kepada PKS."

Pernyataan bernada klaim juga disampaikan Presiden PKS Sohibul Iman usai menghadiri ulang tahun PAN pada 23 Agustus lalu, "Pak Prabowo mengatakan begitu. Kami berpegang pada Pak Prabowo."

Namun, kader Gerindra emoh menerima begitu saja logika politik yang dipakai PKS. Terutama penolakan dari M. Taufik, notabene kader Gerindra nomor satu di Jakarta yang berpotensi menggantikan jabatan Wagub Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno. Taufik berkata bahwa "surat kesepakatan" yang diajukan PKS adalah "tidak etis."

Abdul Hakim, yang disebut Taufik sebagai kader teras PKS yang menyodorkan surat itu, menolak berkomentar panjang. “Saya belum bisa menjawab, saya mau ada rapat,” ujarnya lalu menutup telepon, Rabu pekan ini.

Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal berkata tak tahu ada surat kesepakatan itu. Namun, ia menegaskan apa yang diungkapkan Presiden PKS Sohibul Iman menjadi landasan bagi partai untuk mengisi kursi Wagub DKI.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga berkata "belum tahu" soal ada surat kesepakatan yang disodorkan PKS ketika reporter Tirto menemuinya pada Senin pekan ini.

Opsi "Jalan Tengah": Anies Baswedan sebagai Kader Gerindra atau PKS

Salah satu solusi "jalan tengah" agar rebutan jatah kursi Wagub Jakarta ini tak menggerus koalisi kubu oposisi dalam Pilpres 2019, Gerindra berencana menawarkan Anies Baswedan sebagai kader mereka demi mewakili tangan partai di Balai Kota Jakarta.

"Kalau PKS tetap ngotot, kami minta Pak Anies jadi kader Gerindra,” ujar Prabowo Soenirman, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Kamis pekan lalu. Namun, katanya, tawaran ini belum disampaikan kepada Anies.

Anies sendiri enggan mengomentarinya dan cuma tersenyum pada saat omongan Soenirman itu dikonfirmasi wartawan pada 20 Agustus lalu.

Dalam Pilkada Jakarta 2017, pilihan pada Anies Baswedan juga menjadi solusi "jalan tengah" dari kedua partai ketika PKS menolak tawaran Gerindra yang mengusung Sandiaga Uno sebagai calon gubernur.

Anies, dalam kesempatan wawancara dengan Tirto, mengisahkan bahwa ia ditelepon tengah malam dan menyetujui tawaran sebagai calon gubernur. PKS lantas memakai nama Anies dalam Pilkada itu seolah sebagai representasi kadernya di Jakarta. Dan, karena perebutan kursi gubernur tahun lalu memakai isu agama sebagai mesin kampanye efektif demi mengalahkan Ahok, kini Gerindra beranggapan bahwa PKS sudah punya kadernya di Balai Kota.

Dalam logika seperti itu, jika pengganti Sandiaga berasal dari PKS, maka partai milik keluarga Djojohadikusumo ini tak punya tangan politik di kursi empuk Jakarta.

Meski demikian, Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyuddin mengatakan saat ini Anies bukanlah kader PKS. Menurutnya, opsi "jalan tengah" ini tergantung Anies apakah ia mau menjadi kader PKS atau Gerindra.

"Walaupun saat maju sebagai gubernur dalam Pilkada DKI diusung oleh PKS tapi Pak Anies belum menjadi kader PKS,” ujar Suhud, pekan lalu.