tirto.id - Masih ingat bagaimana Sandiaga Salahuddin Uno memperkenalkan program-program kerjanya pada debat Pilkada DKI Jakarta 2017?
Pengusaha dan politikus Gerindra ini mengusung satu program sapu jagad yang diyakininya bisa menyelesaikan semua problem di Ibu Kota. Program itu diberi nama OK-OCE alias One Kecamatan One Centre of Entrepreunership. Maksudnya, masalah ekonomi, pengangguran, kesenjangan, pendidikan, transportasi dan segala macam di Jakarta bisa selesaikan dengan OK-OCE.
Program ini kerap diucapkan Sandiaga dalam debat Pilkada atau dalam sejumlah kesempatan wawancara dengan media. Kata Sandiaga, OK-OCE adalah "program entrepreunership—Sandiaga biasa menyisipkan kata-kata Bahasa Inggris—yang akan menjadi koperasi warga berbasis kecamatan." Targetnya melahirkan wirausaha baru di Ibu Kota.
“One Kecamatan, One Centre of Entreprenuership. OK-OCE,” kata Sandiaga sembari memainkan gimmick tiga jari.
Sandiaga, dalam langkah selanjutnya, mendaftarkan OK-OCE sebagai merek dagang miliknya pada saat kampanye Pilkada Jakarta masih berlangsung. Meski demikian, ia menyatakan program ini akan tetap dipakai bagi masyarakat Jakarta.
Sandiaga menempatkan kakaknya, Indra Uno, sebagai pimpinan program ini. Namun, karena menuai kritik, Indra digantikan Faransyah Agung Jaya sebagai Ketua Perkumpulan Gerakan OK-OCE (PGO).
Janji OK-OCE ini baru bisa dilaksanakan pada pengujung 2017 sesudah ia dilantik sebagai Wakil Gubernur pada Oktober, mendampingi Gubernur Anies Baswedan. Dan, PGO-lah yang menjadi motor penggeraknya.
Sosialisasi program ke warga dikebut sampai awal tahun 2018. Setelahnya, mereka membuat program pelatihan.
Meski terlaksana, tapi program ini berbeda dari konsep awal. Salah satu poin kritisnya adalah janji pemberian modal yang ternyata urung dilakukan. OK-OCE akhirnya hanya memberi "fasilitas kemudahan" bagi warga untuk mendapat pinjaman di bank.
OK-OCE tanpa Sandiaga
Salah satu wujud OK-OCE yang kini bisa dilihat berupa sejumlah gerai OK OCE Mart di beberapa lokasi di Jakarta. Misalnya di Bangka, Pancoran, Kalibata dan Kebayoran—untuk menyebut beberapa daerah di Jakarta Selatan. Gerai ini identik dengan bangunan semi permanen menggunakan kontainer boks.
Barang-barang yang dijual tak jauh berbeda dari produk yang dijual di jaringan toko swalayan Indomaret dan Alfamart. Namun, paling pembeda adalah lebih banyak produk usaha mikro, kecil, menengah yang ditampung OK OCE Mart.
OK OCE Mart bukan milik perseorangan. Bentuknya koperasi, dengan anggota sampai ratusan orang. Modalnya dihimpun dari iuran anggota.
Meski berjalan lewat OK OCE Mart, program ini belum memiliki payung hukum dari pemerintah DKI Jakarta. Hal ini diakui oleh Ketua PGO Faransyah Jaya, yang mengatakan "mungkin pertengahan Agustus ini" Pemda DKI baru akan membuat peraturan gubernur tentang pelaksanaan Program OK-OCE.
“Tinggal ke Sekda dan Gubernur,” kata Faransyah, 14 Agustus lalu. Namun, sampai pertengahan Agustus, belum juga ada kabar soal pergub tersebut.
Meski begitu, program OK-OCE sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah DKI Jakarta. Artinya, minimal sampai lima tahun ke depan program ini bakal tetap dikawal oleh Pemda DKI Jakarta. Dengan kata lain, program ini tak terhenti sekalipun Sandiaga Uno mengundurkan diri untuk jadi calon wakil presiden 2019 mendampingi Prabowo Subianto.
“Wong sudah jadi Perda dan masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ini akan jadi program 5 tahunan, program jangka panjang,” ujar Irwandi, Kepala Dinas UMKM DKI Jakarta.
DP 0 Rupiah dan OK Otrip Masih Macet
Sandiaga pergi dari Balai Kota tak cuma meninggalkan program OK-OCE, tapi juga dua program populer lain saat kampanye tahun lalu: Rumah DP 0 Rupiah dan OK Otrip. Dua program ini pun tersendat hingga sekarang.
Pada program Rumah DP 0 Rupiah, misalnya, pemerintah sudah melakukan peletakan batu pertama alias groundbreaking pada Februari 2018. Namun, pembangunan rumah ini belum juga dimulai sampai kini.
Program rumah di Duren Sawit, misalnya, sejak Februari lalu sudah ramai didatangi warga untuk memesan. Warga sudah mengisi daftar permohonan rumah, meninggalkan alamat dan nomor telepon. Faktanya, setelah lima bulan, pembangunan di sana belum juga dimulai. Tanah yang rencananya digunakan masih kosong.
Program macet ini lantaran masih kosong payung hukum. Sandi menolak berkomentar soal program DP 0 Rupiah yang nyaris gagal itu.
“Saya tidak mau komentar tapi kemarin sudah keluar payung hukumnya,” kata Sandiaga kepada Tirto, 27 Agustus lalu di Hotel Grand Aston, Jakarta.
Namun, klaim itu dibantah oleh Gembong Warsono, ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Menurut Gembong, program DP 0 Rupiah sampai saat ini belum memiliki payung hukum. "Sekarang Rusun DP 0 Rupiah belum jelas programnya. Dia mau bangun lagi, ya sulit," ujarnya.
Nasib sana terlihat pada program OK Otrip. Pemerintah DKI Jakarta sudah menguji coba program "transportasi terintegrasi" ini, tapi gagal dalam tiga kali uji coba.
Per April 2018, dari lima trayek yang dilayani OK Otrip, tak lebih dari 100 unit kendaraan yang beroperasi. Lima trayek itu yakni Duren Sawit, Rorotan, Kampung Rambutan, Pondok Labu, dan Warakas.
Saat masih menjadi wakil gubernur, Sandiaga mengakui penambahan unit untuk OK Otrip memang tak mudah. Masalah birokrasi masih menjadi alasannya. Padahal Sandiaga menargetkan pada akhir 2018 akan ada 2.000 unit angkutan yang terintegrasi dengan OK Otrip.
Lalu bagaimana kelanjutan program-program ini?
Sandiaga berkata bahwa program-program ini—OK-OCE, Rumah DP 0 Rupiah, dan OK Otrip—tetap akan dilaksanakan oleh Pemda DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan.
“Sudah saya koordinasikan dengan Pak Gubernur,” ujarnya.
Penulis: Mawa Kresna
Editor: Fahri Salam
