M. Taufik, Ketua DPD Gerindra

Soal Wagub DKI Jakarta, "Mengatur Negara Kok Barter Jabatan"

Oleh: Arbi Sumandoyo - 31 Agustus 2018
Dibaca Normal 2 menit
Taufik menyebut PKS menyodorkan surat kesepakatan demi jatah Wagub DKI Jakarta. Tapi PKS membantahnya.
tirto.id - Muhammad Taufik, Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, berkata bahwa tandatangannya pada "surat kesepakatan" yang disodorkan PKS kepadanya jelang pendaftaran Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke KPU, 10 Agustus lalu, bak "tanda tangan di warung kopi."

Surat kesepakatan ini macam "barter politik" karena PKS setuju koalisi oposisi memilih Sandiaga sebagai pendamping Prabowo untuk Pilpres 2019. Imbalannya, PKS minta jatah kursi Wagub DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga. Meski begitu, pengurus teras PKS mengklaim "tak tahu" ada surat kesepakatan macam itu.

Taufik mengklaim dia menekan surat itu agar suasana koalisi lebih tenang dan mengerem citra negatif, terlebih pada saat yang sama terpilihnya Sandiaga dibebani isu "mahar Rp500 miliar". (Sebaliknya kubu Jokowi pun ramai dengan drama tak terpilihnya Mahfud MD dalam capres-cawapres 2019.)

Elite Gerindra dan PKS kini saling mengusung nama internalnya masing-masing, selain saling melobi ke fraksi-fraksi DPRD Jakarta, agar kader mereka bisa aman terpilih sebagai Wagub Jakarta. Taufik, untuk sekarang, menjadi kader Gerindra potensial menggantikan Sandiaga di Balai Kota. Di kubu PKS, nama-nama yang muncul di antaranya Mardani Ali Sera, Nurmansjah Lubis, Triwisaksana, dan Ahmad Syaikhu.


Lewat telepon, Taufik meluangkan waktu sebentar kepada Tirto sebelum bertolak ke Australia mengenai manuver Gerindra dan PKS untuk kursi Wagub Jakarta tersebut. Berikut petikan wawancaranya:

Apakah benar ada surat yang disodorkan PKS kepada Anda saat pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres di KPU?

Benar. Benar itu. Tapi surat itu menjadi tidak sah karena Partai Gerindra memutuskan sesuatu harus berdasarkan rapat.

Apakah DPP Gerindra mengetahui?

Kelihatan semua.

Siapa saja yang hadir dan mengetahui bahwa PKS menyodorkan surat kesepakatan yang Anda teken?

Ya orang ramailah. Orang lagi mau pendaftaran (Capres dan Cawapres di KPU).

[Catatan: Surat Kesepakatan yang disebut Taufik itu disodorkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PKS Abdul Hakim beberapa jam sebelum sebelum pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di ruang tunggu VIP KPU, 10 Agustus 2018. Ada dua nama dalam surat itu: Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan anggota DPR PKS 2009-2014 daerah pemilihan Jakarta Nurmansjah Lubis. Abdul Hakim menolak berkomentar saat Tirto mengonfirmasi surat tersebut.]

Apa alasan Anda meneken surat dari PKS?

Karena saya terpaksa saja biar enggak ribet. Mestinya PKS tahulah tanda tangan harus berdua dengan sekretaris.

Dan itu hanya Anda yang tanda tangan?


Iya. Itu kayak tanda tangan di warung kopi.

Dari PKS, siapa yang ikut menandatangani?

Itu dari DPD PKS DKI Jakarta.

Posisi surat itu dalam pandangan Anda sebagai apa?

PKS mengajukan dua nama.

Kesepakatan?

Enggaklah.

Apakah surat itu terkait jatah PKS untuk posisi Wagub Jakarta karena setuju mendukung Sandiaga?

Ah enggak juga. Saya kira mengatur negara tidak begitu. Mengatur negara masak sesederhana begitu, tuker-tukeran (jabatan).

Tapi surat itu bisa dipakai sebagai amunisi PKS kepada Gerindra untuk mengamankan kursi Wagub Jakarta?

Amunisi apa? Mana kesepakatan yang ada di tangan saya. Itu bukan kesepakatan.

Maksudnya bagaimana?

Jadi kan PKS mengajukan calon kepada gubernur, kan mekanismenya harus begitu. Harus ditandatangani partai pengusung. Tanda tangan harusnya resmi. Anggap aja [tranda tangan saya] itu tidak sah.

Apa alasan PKS ketika menyodorkan surat kesepakatan yang Anda tangani?

Tidak ada alasan, pokoknya dia nyodorin. Sudahlah, pokoknya menurut saya itu enggak etislah.

Apakah elite DPP Gerindra dan PKS mengetahui surat itu?

Tahu dong. Orang di situ (Komisi Pemilihan Umum) tanda tangannya.

Banyak yang tahu?

Banyak.

[Catatan: Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal mengklaim tak tahu ada surat kesepakatan yang disebut Taufik. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pun mengklaim belum mengetahui ada surat macam itu.]

Tapi kenapa DPP PKS membantah cerita Anda?

Kalau membantah berarti apa? Tadi kamu bilang ada perjanjian, tapi kemudian dikatakan dibantah. Jadi apa?

Anda gencar menemui fraksi di DPRD untuk membahas posisi Wagub Jakarta?


Saya ketemu fraksi di DPRD setiap hari, bagaimana? Saya tiap hari ketemu.

Nama Anda jadi salah satu calon potensial buat menggantikan Sandiaga Uno. Tanggapan Anda?

Alhamdulillah. Doakan saja.

Baca juga artikel terkait WAGUB DKI JAKARTA atau tulisan menarik lainnya Arbi Sumandoyo
(tirto.id - Wawancara)

Reporter: Arbi Sumandoyo
Penulis: Arbi Sumandoyo
Editor: Fahri Salam
Artikel Lanjutan
Dari Sejawat
Infografik Instagram