tirto.id - Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandi sudah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan memilih menjadi pendamping Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden 2019. Sandi meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah bagi Anies Baswedan yang sempat mereka janjikan saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
Salah satu janji tersebut adalah program OK-OCE: One Kecamatan One Center for Entrepreneurship. Program ini identik dengan Sandi. Dengan gimmick tiga jari, Sandi sukses mempopulerkan nama program, meski realisasinya masih tanda tanya besar.
Bagaimana program OK-OCE di DKI Jakarta setelah ditinggal Sandi yang maju sebagai Cawapres Prabowo?
Kepala Dinas UMKM DKI Jakarta Irwandi langsung memberi klarifikasi saat Tirto menanyakan kelangsungan program tersebut. Irwandi menjamin hengkangnya Sandi tak membikin program OK-OCE berhenti. Ia mengatakan program tersebut akan terus berjalan sebagai rencana awal ketika dimulai Desember tahun lalu.
“Wong sudah jadi Perda dan masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ini akan jadi program 5 tahunan, program jangka panjang,” kata Irwandi, Senin sore (13/8/2018).
Selain tetap berlanjut, Irwandi menjelaskan, program yang digagas Sandi ini tetap punya target besar. Dengan menjadikan program ini sebagai program jangka panjang, OK-OCE targetnya akan menghasilkan 40 ribu wirausahawan baru dalam waktu satu tahun dan 200 ribu usahawan dalam jangka waktu lima tahun.
Irwandi mengakui, proses penciptaan jiwa wirausahawan baru ini tentu akan berbeda seperti saat Sandi masih menjabat Wagub DKI. “Pak Sandi kan sebagai inisiator, dengan Wagub yang baru nanti [sentuhannya akan berbeda], tapi pasti akan berjalan,” kata Irwandi meyakinkan.
Keyakinan serupa juga dikatakan Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OK-OCE Faransyah Jaya. Saat dihubungi Tirto, Faransyah mengatakan program OK-OCE akan tetap bisa berjalan karena program tersebut dikerjakan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta, antara lain Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan serta Dinas Sosial DKI Jakarta.
“Tetap lanjut programnya. Meski Bang Sandi sebagai sosok dan maskot sudah tidak menjabat,” kata Faransyah, Senin malam.
Faransyah mengatakan, program DKI Jakarta ini belum memiliki payung hukum. Pernyataan Faransyah ini, berlawanan dengan keterangan Irwandi sebelumnya. “Setahu saya belum ada Pergubnya, mungkin pertengahan Agustus nanti. Sudah proses, tinggal ke sekda dan gubernur,” katanya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sempat menyebut program OK-OCE akan dibuatkan pergub sekitar Oktober 2017.
Dengan mundurnya Sandi sebagai Wagub DKI Jakarta, Faransyah mengatakan, posisinya dalam struktur kepengurusan Perkumpulan Gerakan OK OCE menjadi National Advisor, yang awalnya adalah Founder.
“[Karena] Enggak ada pantun-pantun khas Bang Sandi lagi,” kata Faransyah.
Ia akan meminta kepada seluruh SKPD yang terlibat dan para wali kota untuk bisa lebih menggairahkan program agar bisa lebih ramai kembali. Faransyah meyakini saat Sandi sebagai pejabat Pemprov DKI Jakarta sudah tak ada, maka Gubernur Anies Baswedan akan menjadi sosok yang akan mengawasi program OK-OCE ini.
“Kalau sama Pak Anies ya bisa di-monitoring sebulan sekali, sedangkan kalau sama Bang Sandi kemarin bisa dua minggu sekali,” tutupnya.
Latar Belakang OK-OCE
Program OK-OCE diperkenalkan Sandi sejak dimulainya masa kampanye Pilkada DKI Jakarta pada Januari 2017 lalu. Saat itu, Sandi mengatakan apabila Anies dan dirinya terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, mereka akan menerapkan program OK-OCE.
OK-OCE merupakan usaha untuk menciptakan 200 ribu pengusaha baru yang mengandalkan kerja sama dengan lembaga keuangan. “Kami tidak memerlukan triliunan rupiah dan tidak memasukkan [OK-OCE] ke APBD,” kata Sandi di Posko Pemenangan Anies-Sandi, Jakarta, pada 16 Januari 2017.
“Dengan tidak melibatkan APBD, ini dapat menggairahkan semua stakeholders, pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa program tersebut akan memiliki rasio sukses di atas 80 persen,” tambah Sandi kala itu.
Pada awal Februari 2017, Sandi mengklaim program OK-OCE sudah diikuti 3.300 pengusaha muda. Angka itu memang baru sebatas pernyataan sepihak dari Sandiaga.
Dalam kesempatan kampanye di Pilkada DKI, Sandi sempat mengaitkan OK-OCE dengan situasi sosial, seperti penggusuran. Pada 30 Januari di Jakarta misalnya, OK-OCE diupayakan mampu menjadi solusi bagi para pedagang korban penggusuran. “Kami akan fokus, bukan hanya menertibkan, namun kami akan memberikan solusi,” ujar Sandi.
OK-OCE juga dikatakan Sandi sebagai solusi atas lambatnya birokrasi dalam melayani perkembangan dunia usaha. Menurut Sandi, banyaknya pengangguran di DKI Jakarta saat ini merupakan dampak dari birokrasi yang mampu melayani perkembangan dunia usah yang tumbuh pesat.
“Banyak ide dari reformasi birokrasi. Tapi birokrasi kan harusnya melayani dan dirasakan masyarakat. Sekarang banyak pengangguran. Karena birokrasi lambat melayani. Makanya kami akan bikin garasi inovasi,” ucap Sandi di KAHMI Center, Jakarta pada 26 Januari 2017.
Adapun garasi inovasi adalah pemberian ruang bagi pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk dapat melakukan inovasi, mulai dari garasi rumahnya. “Garasi inovasi memberi kesempatan pada semua usaha pemula itu bisa memulai di rumah atau di garasinya sendiri. Jadi tidak ada lagi usaha-usaha yang susah mengurus izin,” kata Sandi.
Sandi sempat mematenkan program OK-OCE pada 23 Februari. Sandi menegaskan, meskipun OK-OCE dipatenkan, namun program tersebut adalah milik masyarakat, bukan miliknya pribadi. Sehingga ia berharap OK-OCE dapat menjadi program yang berkelanjutan di DKI Jakarta dan bukan hanya untuk menghadapi kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
“Untuk program yang hubungannya dengan ekosistem ini harus berkelanjutan. Untuk memastikan berkelanjutan, salah satunya menjadikan badan hukumnya sebagai perhimpunan. Ini belum kita putuskan. Nanti akan coba kita kaji sedalam-dalamnya, yang penting ini adalah niatnya ikhlas tulus membantu memberdayakan ekonomi rakyat,” jelas Sandiaga.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Mufti Sholih