Anies Baswedan

"Kalau Belum Ada Kader Partai, Ambillah Kader Bangsa"

Oleh: Arbi Sumandoyo - 9 Agustus 2018
Dibaca Normal 9 menit
"Saya sedang menjalankan tugas di Jakarta. Dan saya tidak terlibat dalam proses, karena saya bukan anggota partai mana pun." ~ Anies Baswedan saat ditanya soal kemungkinan maju sebagai capres.
tirto.id - Nama Anies Rasyid Baswedan masuk dalam daftar nama-nama calon presiden atau calon wakil presiden. Gubernur DKI Jakarta ini belum pernah secara tegas menyatakan bersedia jika dicalonkan sebagai capres atau cawapres dalam pemilihan Presiden 2019.

Dalam wawancara khususnya dengan Tirto, Anies membeberkan perkembangan politik hingga Rabu (8/8) malam. Termasuk partai-partai yang berusaha menggaetnya untuk menjadi capres atau cawapres.

“Kalau saya bilang nggak ada, ya nggak lah,” ujar Anies saat berbicang dengan Tirto, Rabu (8/8) malam di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta Pusat.

Anies tidak hanya berbicara mengenai namanya di Pilpres, ia juga berbicara mengenai pandangannya tentang Indonesia, mengelola pemerintahan termasuk juga membenahi kota Jakarta. Jika memang namanya dikehendaki maju sebagai calon, semua tergantung kepada partai pengusungnya menjadi Gubernur.

Saya sudah mengalami itu, kalau bicara itu silahkan bicara kepada pimpinan PKS dan Gerindra. Karena mereka yang dulu menjadi promotor saya di jakarta,” kata Anies.

Berikut petikan wawancara Anies Baswedan dengan Tirto.

Anda tadi bilang kebijakan daerah sebagian ada yang terkait kebijakan pusat. Saya jadi ingat kata Pak Jokowi, bahwa akan lebih mudah membenahi Jakarta kalau dari pusat. Sebenarnya kalau Anda melihat, seberapa banyak kebijakan di Jakarta yang terkait dengan pusat?

Menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu benar. Bahwa banyak hal di Jakarta ini yang bisa pemerintah pusat lakukan. Kalau jadi pemerintah pusat, maka proses pembangunan itu akan dimulai dari kota. Di mulai dari kota bukan kotanya saja yang dibangun, tapi juga orangnya. Kalau nggak ada orangnya, ya kota mati. Kenapa? Karena lebih dari separuh penduduk Indonesia itu sekarang ada di kota. Dan tren dunia, tahun 2050, 75 persen penduduk dunia itu akan ada di kota, karena itu pembangunan infrastruktur kota itu penting sekali.

Apa sih infrastruktur kota itu? Air bersih, gas, listrik, pembuangan air, itu kalau di desa tidak perlu semua itu. Air tinggal nyebur, gali sumur jadi. Limbah tinggal buat lubang, masuk. Di kota nggak bisa, mau buat di mana di sini? Karena itu infrastruktur itu penting.

Kalau pemerintah pusat itu ototnya lebih kuat daripada Jakarta. Misalnya, program seribu rumah susun, bangun di Jakarta dan kalau pemerintah pusat itu bisa membuat Jakarta dan sebelahnya, Bekasi, Tangerang, itu bisa. DKI juga bisa masuk ke situ.

Kepikiran nggak buat ke pusat nanti?

[Tertawa] Jadi air, air itu hulunya ada di Jawa Barat, itu bangun situ-situ DAM, itu pemerintah pusat. Ini sekarang pemerintah pusat sudah jalan nih, LRT, MRT, ototnya pusat itu jauh lebih besar dari ototnya DKI. Tentu harus kerjasama. Tapi, Jakarta itu semua masalah dasar harus beres, untuk pemerintah bisa menyampaikan pesan, bahwa saudara-saudara semua akan merasakan keadilan dan kemakmuran. Tapi kalau dibilang saudara-saudara akan merasakan kemakmuran dan keadilan, tiga kilometer dari Monas itu ada kemiskinan yang ekstrem, bagaimana kepercayaan kita terhadap negara? Lha wong tiga kilometer dari situ ada kampung yang tidak ada MCK (Mandi, Cuci, Kakus)-nya di rumah-rumah itu, adanya di ujung-ujung gang. Jadi, saya berpendapat, Pak presiden itu benar.

Bagaimana sinergi antara Pemprov dan Pemerintah pusat? Kemarin sempat berseberangan, misalnya enam ruas tol. Sebenarnya situasi terkininya bagaimana?

Sebenarnya komunikasinya baik, kok, bahkan selalu ada koordinasi. Di level operasional, pertemuan-pertemuan itu jalan terus dan di mana-mana yang namanya pemerintah itu harus mentaati aturan. Misalnya soal ruas tol, saya sampaikan berkali-kali, bahwa memakai seragam ini [seragam gubernur] itu punya tanggung jawab menjalankan semua keputusan negara. Secara pribadi, mau setuju atau tidak setuju itu nggak apa-apa, tapi kalau itu menjadi keputusan negara, menjadi peraturan pemerintah, konstitusi mengharuskan saya untuk menjalankan. Karena kalau kita mengambil posisi boikot-boikot, repot ini. Nanti giliran camat saya ngomong begitu. “Nyuwun sewu Pak Gubernur, kulo mboten purun.” (mohon maaf pak gubernur, saya tidak mau) Itu apa? Kalau begitu, kan, nggak usah jadi camat. Nah, kita bisa mengatakan seharusnya begini, seharusnya begini, tapi level keputusan itu ada.

Anda sekarang ada kesempatan, dua hari sebelum pendaftaran, enggak ingin membereskan Jakarta dengan otot yang lebih besar?

Ini bukan tupoksinya gubernur. Gubernur itu nggak ngomongin ke situ. Saya melihat tantangan di Jakarta itu besar, rumit, bukan sesuatu yang simpel. Ketika sampai pada apakah akan mengerjakan yang di Jakarta atau yang lain, mengerjakan Jakarta sendiri punya implikasi yang luas. Tapi saya juga melihat, yang namanya perjalanan hidup pribadi, tugas-tugas dan tanggung jawab itu sering kali datang bukan karena direncanakan.

Dua tahun lalu saya tidak pernah tahu kalau akan menjadi gubernur seperti sekarang ini. Dua tahun lalu, tanggal ini itu saya sedang menikmati hidup. Nganggur pak. Lha wis ora dadi menteri. Lha Agustus itu lagi enak-enaknya, jalan-jalan, ke Bandung, ke Surabaya, ke Malang, tiga hari jalan dan benar-benar nggak ada beban, nggak ada tanggung jawab, jan enak tenan nganggur itu.

Nah, jadi biar proses politik itu jalan. Justru kita itu harus selalu dalam posisi siap untuk menjalankan amanah. Nah sekarang ini saya sedang menjalankan tugas di Jakarta. Dan saya tidak terlibat dalam proses, karena saya bukan anggota partai mana pun. Saya sudah sampaikan berkali-kali, keputusan ini jangan ditanyakan ke saya, meskipun nama saya disebut, tapi saya tidak bisa menjawab, bukan apa-apa, lha saya punya hak suara saja nggak. Tapi keputusan itu ada di para pimpinan partai.

Keputusan itu ada di partai, tapi sejauh ini apakah sudah ada yang melobi dan melakukan komunikasi?

Kalau saya bilang nggak ada, ya nggaklah. Jujur, ada yang datang, ada yang mengundang, dan ada yang mengajak bicara, dan saya pun sampaikan kepada semua, ketika saya mendapat tugas untuk di Jakarta, waktu itu saya sampaikan kepada promotor saya, Pak Prabowo, bahwa saya menjalankan tugas di Jakarta, karena itu saya tidak mau menjadi bagian dari orang yang ikut memangkas promotornya. Karena ini sudah sering terjadi. Dipromotori, tapi justru memangkas promotornya. Saya tidak ingin menjadi contoh di rumah tangga-rumah tangga itu. Kalau bisa, jangan seperti itu. Jadi sekarang Pak Prabowo jadi calon, karena itu meskipun ada yang mengajak, bikin poros baru, saya bilang nggak. Janganlah.

Kondisinya seperti Jakarta saat pilkada itu. Ada kebuntuan, tokoh yang bisa menjadi lawan tanding petahana, lalu muncul nama Mas Anies sebagai calon alternatif, meski sebenarnya PKS dan Gerindra sudah punya calon sendiri. Sekarang kebuntuan itu terjadi lagi di koalisi yang sama. Gimana Anda melihat ini?

Iya, kita ini tinggal dua hari lagi. Ya Allah. Tapi begini, nama saya itu dibicarakan tapi saya itu tidak ada di dalam ruang. Karena itu saya hanya mendengar. Sama seperti kasus Jakarta kemarin, saya tidak berada di dalam ruang pembicaraan mana pun.

Saya itu waktu itu ditelepon jam setengah satu malam. Saya datang ke sana jam setengah dua, terus jam tiga mau diumumkan, saya sempat bilang, kalau tidak diumumkan jam tiga pagi, saya berterima kasih. Karena pantasnya saya matur sama ibu dan istri dulu. Masa nanti mereka dengarnya dari koran, bangun pagi baca koran. Ini, kan, kepatutan, ini kan jam tiga pagi. Jadi Allah itu punya caranya sendiri. Saya tidak pernah mengira akan seperti itu.

Nah ini sekarang, nggak tahu, tapi merasa tanggung jawab yang sedang saya emban itu tidak kecil, jadi kita lihat saja partai-partai ini mengambil keputusan apa.

Jadi siap dihubungi tengah malam lagi?

Yang penting begini, saya sangat bersyukur bisa menceritakan setiap menit proses penentuan pilkada kemarin dan bisa menjelaskannya. Nah sekarang itu sama, saya tidak melakukan apapun kecuali ngurusin Jakarta. Nama saya dibicarakan juga bukan karena inisiatif saya. Saya ingin jaga ini baik-baik, jangan sampai saya lupa dengan tanggung jawab utama saya, ngurusin Jakarta. Mudah-mudahan ketemu way out mereka itu. Biar nggak deadlock teruslah.

Bahwa way out-nya itu Anda?

Wah nggak tahu itu.

Kalau ada tawaran seperti Pak Jokowi tahun 2014 bagaimana? Mengurusi Jakarta dalam hal lebih luas, mengurusi Indonesia?

Ya, menurut saya, yang disampaikan oleh pak Jokowi itu relevan. Begitu banyak masalah di Jakarta ini yang bisa dilakukan dengan tangan pusat.

Sekarang terjadi nggak apa yang katakan pak Jokowi?

Ya saya sih berharap lebih, ya. Bayangkan, pengadaan rumah, air bersih, ini kan warga Indonesia juga dan sekarang itu air, misalnya. Jakarta itu mengambil dari semua teritori di luar Jakarta semua. Kita sekarang melakukan. Perhatikan seperti Istanbul, Erdogan ketika ia menjadi Perdana Menteri, perhatian terhadap Istanbul itu luar biasa besar. Jadi orang melihat Istanbul itu maju karena walikotanya itu Erdogan. Jadi itu bukan semata-mata karena walikotanya, tapi karena perdana menterinya menggunakan APBN untuk mengerjakan Istanbul. Bayangin bikin, parit, bikin terowongan, kotanya dibangun, itu semua kalau pakai APBD-nya Istanbul, nggak cukup. Itu pakai anggaran pusat. Tapi dia dorong itu Istanbul. Maka orang bilang ini hasil kerja Erdogan walikota, padahal itu dikerjakan setelah Erdogan menjadi Perdana Menteri.

Kalau tadi Anda bilang "bohong" kalau tidak ada komunikasi dengan yang sana, tapi komunikasi dengan incumbent ada?

Nggak, tidak ada. Saya rasa mereka juga sudah ada partai koalisi, menentukan wakil saja masih lama. Masa ada orang yang tiba-tiba datang. Tapi saya berharap ini segera ada way out-nya.

Ada usulan way out-nya?

Belum kepikiran (tertawa)

Tapi bagaimana Anda melihat kebuntuan tokoh dalam partai politik?

Sebenarnya ini proses rekrutmen di partai harus ditingkatkan. Kaderisasi juga. Dan menurut saya harus ada keterbukaan di dalam partai politik. Sekarang kita menyaksikan hasil pilkada, bermunculan itu orang baik-baik dan potensial karena partai memilih untuk memajukan kader bangsa bukan semata-mata kader partai. Walau pun secara organisasi yang bisa mengajukan hanya partai politik. Sebenanya kalau belum ada kader partai yang sesuai dengan harapan, ya ambilah kader bangsa yang sesuai dengan harapan. Toh mereka anak-anak Indonesia juga. Kalau kita tengok, ya, Pak Prabowo itu mengembalikan kenormalan politik partisan. Bayangkan Pak Prabowo, Pak Salim Segaf, Gerindra, PKS, mengajukan Anies Baswedan yang dulunya juru bicara Jokowi. Ini bagaimana menjelaskannya coba?

Tapi itu terjadi, kan?

Iya, tapi lain. Kecuali saya sudah berproses lama di partai, tapi ini kan bukan. Saya bukan bagian, bahkan tidak pernah berinteraksi. Kenapa? Karena mereka memutuskan tujuannya adalah menang. Dan melihat, ya, sudah. Saat itu anak buahnya cerita, ketika semuanya tidak setuju, silakan siapa saja asal jangan Anies, dan jawabannya Pak Prabowo saat itu, when it come to state matters, there is no room for personal feeling. Ketika sudah sampai urusan negara, tidak ada tempat untuk perasaan. Sudah.

Personal feeling itu maksudnya Pilpres?

Apa pun itu. Dan di hari-hari pertama itu saya isinya hanya diprotes saja sama lingkarannya Gerindra dan PKS. Dan pernah di dalam suatu forum, Pak Prabowo ditanya, kenapa bapak mencalonkan Anies Baswedan? Bukankah dia yang bertanggung jawab atas A,B,C,D dan seterusnya. Dan jawabannya itu unik, jangan salahkan Anies, salahkan saya karena saya tidak pernah menyapa Pak Anies, tidak pernah menceritakan gagasan saya pada Pak Anies, tidak pernah menjelaskan pikiran saya pada pak Anies. Nah ini yang saya bilang tadi memutarbalikkan kenormalan politik partisan. Sikap seperti ini harus dijaga betul. Karena itu saya pribadi ingin menjaga adab-adab itu. Kalau aku tidak menjaga adab-adab ini, maka yang menjadi pendukung selama ini itu mengandalkan akal sehat, bukan garis partai, saya itu nggak punya partai.

Tapi di partai sendiri sudah ikhlas. Misalnya di Pilkada DKI, PKS mengikhlaskan Pak Mardani tidak maju, begitu juga Gerindra mengikhlaskan Sandi tidak jadi gubernur. Ini semacam partai bilang, ya tidak masalah ada orang dari luar. Bagaimana menurut Anda?

Ya, itu memang terbukti di Pilkada DKI. Saya yang bukan anggota mereka, Gerindra dan PKS, malah diundang. Dan mana pula kita punya uang untuk kampanye. Bagaimana coba?

Tapi saya percaya, proses ini makin lama akan makin sering terjadi. Karena ini bicara tentang kader, dan memang kita harus menyadari yang dibutuhkan itu kader bangsa, putra bangsa, bukan semata-mata kader partai. Dan sesudah kita bertugas, masyarakat juga akan menuntut hasilnya. Jadi partai politik pun akan menilai berdasarkan hasilnya. Itu yang membuat politik kita itu makin hari makin mendekati meritokratik (Sistem merit).

Kalau di Pilkada DKI, Anda menang lumayan gede, ya, sedangkan di Pilkada berikutnya, yang menggunakan cara-cara seperti yang Anda gunakan, berafiliasi dengan kelompok agama tidak semuanya sukses. Artinya kalau dalam pilpres ini akan masih menjadi isu?

Begini, ini kalau saya melihat kampanye itu adalah mengikuti agenda utama masyarakat, voter. Di Jakarta kemarin, meskipun ramai dengan isu agama, setelah kita diskusi, rumah tangga itu isunya biaya hidup, itu ujungnya di situ. Jadi menurut saya isu ini akan lebih mewarnai, daripada sekadar politik identitas.

Apakah itu memang paling gampang, politik identitas?

Belum tentu. Kalau calonnya itu perempuan, pasti isu gender itu muncul. Apakah isu utama itu gender? Bukan itu karena calonnya itu satu laki-laki, satu perempuan. Itu pasti. Kalau calon, satu putra daerah, satu bukan, pasti isu putra daerah itu laku. Kalau satu itu agamanya Nasrani dan satu Islam, pasti isu agama itu muncul. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena ada distingsi karakter kok. Kalau kita bilang jangan ada isu gender, lha calonnya satu laki, satu perempuan kok, gimana nggak ada isu gender. Nah itu maksud saya, kadang-kadang kita secara tidak proporsional, membesarkan sesuatu yang normal muncul kalau ada distingsi itu. Yang terjadi di Jakarta kemarin, noise itu terlalu terbesarkan. Coba calonnya itu laki dan perempuan, sekarang kita akan diskusi bahwa Pilkada Jakarta kemarin isu gender yang mendominasi, ya jelas saja, calonnya satu laki, satu perempuan kok.

Pak Prabowo, sekarang ada tiga tawaran, satu tawaran dengan AHY, ada Pak Salim Segaf, dan PAN itu Pak Zulkifli atau UAS. Itu membuat pilihan Pak Prabowo nggak gampang. Ada isu, yang paling potensial itu justru yang bisa memecah kebuntuan itu mengundang Anda. Ada memungkin perpanjangan waktu dari KPU kalau calonnya Cuma satu. Ini memungkinkan waktu untuk konsolidasi. Bagaimana menurut Anda?

Saya rasa semua akan menyelesaikannya sebelum tanggal 10. Karena bila sampai mundur, itu bisa pesannya keliru, seperti tidak siap. Kecuali benar-benar tidak ada, kalau itu mau bilang apa. Jadi kalau seperti sekarang kalau sama-sama siap ya, tapi sebagai sebuah proses, peristiwa ini sebenarnya sayang.

Saya dapat informasi kalau nama Anda diminta pak JK untuk dicalonkan, disodorkan ke pak Prabowo. Apakah itu benar?

Setahu saya, saya tidak tahu. Kalau nama saya, ya. Dan Pak JK setahu saya dalam proses ke MK.

Tapi sepertinya kemungkinannya tipis [JK Maju lagi]?

Iya, kelihatannya sudah nggak bisa. Tapi kalau saya melihatnya begini. Dua hari ini, ya, ruangnya sudah makin terbatas, dan untuk sebuah proses yang kampanye begitu, aku sudah merasakan kampanye, waktu panjang itu adalah panjangnya maraton, kecepatannya sprint. Ini luar biasa.

Dengan pertimbangan waktu yang mepet, tiba-tiba Anda ditunjuk, siap berlari? Kalau diminta secara pribadi, Pak Prabowo katakanlah

Hari ini saya belum melihat akan ada permintaan itu. Karena calonnya itu Pak Prabowo, karena itu, ya, tidak ada antisipasi, tidak ada percakapan nama di luar Pak Prabowo.

Lebih pada menjaga tradisi ngalahi promotor begitu?

Bukan ngalahi, ya adab, komitmen kita jaga. Pak Prabowo adalah promotor saya untuk ngurusi Jakarta. Ini sudah saya sampai sudah lama, sehingga jangan sampai ada langkah gubernur yang justru menghambat, menghentikan dan lain-lain. Karena itu saya tidak terlibat dalam proses ini.

Kalau ada kubu selain Pak prabowo?

Saya sudah mengalami itu, kalau bicara itu silahkan bicara kepada pimpinan PKS dan Gerindra. Karena mereka yang dulu menjadi promotor saya di Jakarta. Begitu adabnya. Kenapa? Karena saya itu tidak punya otoritas sedikit pun untuk bicara, off side istilahnya kalau dalam sepakbola.

Bukan karena ada kontrak dengan Pak Prabowo?

Buat saya itu, ya. Begitu itu saya ucapkan secara lisan, itu yang saya jaga. Bukan materainya. Apa sih materai itu?

Tapi apakah ini akan menjawab isu ketika nama Pak Anies disodorkan ke Gerindra dan PKS untuk maju di DKI Jakarta, ada permintaan agar Pak Anies tidak maju pada pilpres 2019?

Oh nggak, dan aneh juga, orang mau maju gubernur tidak boleh maju sebagai presiden pada 2019, lucu itu. Kalau kita pakai critikal thinking saja itu lucu. Yang saya pegang itu begini, bahwa saya didukung oleh PKS dan Gerindra jadi gubernur, jangan saya itu jadi entitas yang menghentikan mereka berdua hanya karena yang lain dukung. Itu pertanggungjawabannya saya berat.

Tapi di internal PKS nama Anda jadi salah satu calon di luar kader, tertinggi. Di Gerindra pun ada?

Jadi, saya sampaikan, silakan diselesaikan baik-baik. Jangan saya jadi bagian pembicaraan itu. Itu saya nggak mau. Itu yang saya jaga. Mas, itu semua bersejarah. Semua proses ini dicatat, dipantau sejarah, dan kalau kita tidak menjaga adab proses maka kita harus menutupi bagian dari proses sejarah itu nantinya. Karena adabnya tidak dijaga. Tentu saya senang sekali kalau ada yang mau mereview proses pilkada kemarin itu. Dengan senang hati, dari menit ke menit, karena insya Allah kita jaga. Termasuk ketika masa kampanye. Meski tuduhannya macam-macam, monggo silakan cari. Kita nggak main dengan isu yang macam-macam. Nah, ini yang ingin saya jaga proses ini. Karena nggak enak harus nutupi.

Syarat dari KPU, ada SKCK, harus izin presiden, apakah Anda sudah izin? Kalau melihat sisa waktunya apakah memungkinkan, mengingat Anda ada di bawah presiden, harus atas seizin presiden?

Sebenarnya dalam administrasi semuanya begitu, bila kita mengirimkan surat tidak ada jawaban selama 15 hari itu dianggap setuju. Itu administrasi negara. Bukan hanya di PP ini. Itu aturan umum administrasi negara. Bila kita mengajukan permintaan, dan tidak dijawab selama 15 hari, maka itu bisa diartikan disetujui. Itu standar. Jadi bagi mereka yang berada di pemerintahan membaca aturan itu sudah tidak kaget. Cuma itu tadi di-trending topic-kan. Padahal ini rapopo aturan ne koyo ngene. Kalau kita kirim surat, itu standar, karena itu pemerintah menjawab segera mungkin kalau tidak setuju.

Berarti sudah mengajukan?

Atas dasar apa coba saya mengajukan?

Mungkin siap-siap. Tapi, kan, karena sudah dibentuk komunikasinya, atau Anda sudah tahu kartu truf-nya nama Anda akan muncul?

Nggak, sih, banyak orang berspekulasi, tapi saya jaga. Apalagi kita ngobrol ini dua hari sebelum. Selama ini silakan dicek, di mana saya bersedia diwawancara soal topik ini. Bisa cek. Tidak pernah. Jawaban saya jelas, saya tidak akan mengkhianati promotor.

Kalau promotor yang minta beda cerita?

Tapi rasanya belum ada tanda-tanda itu.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Arbi Sumandoyo
(tirto.id - Politik)

Reporter: Damianus Andreas, Arbi Sumandoyo & Mawa Kresna
Penulis: Arbi Sumandoyo
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
Dari Sejawat
Infografik Instagram