Benarkah Bupati Aceh Selatan Dicopot karena Umrah Saat Bencana?

tirto.id - Bupati Aceh Selatan, Mirwan mendapat banyak sorotan setelah kedapatan umrah saat bencana melanda daerah yang dipimpinnya.

Nasib Mirwan kini berada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bisa saja mencopotnya dari jabatan. Hal ini juga sudah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Apakah Bupati Aceh Selatan Dipocot dari Jabatannya?

Prabowo meminta Mendagri Tito Karnavian untuk mencopot Mirwan dari jabatannya. Hal ini disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi di Posko Terpadu Penanganan Bencana di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12).

Awalnya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada para bupati di Provinsi Aceh yang telah mengikuti rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan pusat dan daerah.

"Terima kasih ya kepada bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan ya," kata Presiden seperti disaksikan dalam akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Minggu malam.

Meskipun sambil tertawa kecil seolah berkelakar, Presiden Prabowo memberi peringatan tegas kepada kepala daerah yang ingin "melarikan diri" saat terjadi bencana.

Namun demikian, Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga hadir dalam rapat tersebut untuk mengambil langkah tegas kepada Mirwan.

"Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?," tanya Prabowo kepada Mendagri.

Prabowo yang memiliki latar belakang militer, bahkan mengatakan bahwa dalam istilah militer, sikap yang dilakukan Mirwan merupakan desersi, yang berarti meninggalkan anak buah.

Kepala Negara kemudian bertanya ke arah Menteri Luar Negeri Sugiono yang juga Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, terkait pemecatan Mirwan dari partai yang dipimpinnya.

"Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu gak bisa itu. Saya enggak mau tanya partai mana. Udah kau pecat?" kata Prabowo.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra secara resmi memberhentikan Mirwan dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Aceh Selatan.

“Kami memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sugiono dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (5/12).

Pencopotan Mirwan dari struktur Partai Gerindra dilakukan setelah DPP Gerindra mendapatkan laporan mengenai Bupati Aceh Selatan tersebut.

“Tadi, saya dilaporkan mengenai Bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan," katanya.

Kronologi Mirwan Umrah Saat Bencana

Mirwan awalnya menyatakan tidak sanggup untuk menangani bencana yang terjadi di wilayahnya, Aceh Selatan.

Namun, pada 2 Desember 2025, Mirwan bersama istri memutuskan berangkat umrah dan menuai kritikan karena malah meninggalkan rakyatnya yang terdampak bencana.

Pada 5 Desember 2025, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin kepada Mirwan untuk melaksanakan umrah pada masa tanggap darurat di wilayah itu.

Muzakir menolak permohonan izin perjalanan luar negeri yang diajukan Bupati Mirwan. Penolakan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025.

Permohonan itu ditolak karena Aceh sedang berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, termasuk Kabupaten Aceh Selatan yang telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir dan tanah longsor berdasarkan keputusan Mirwan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan memastikan Mirwan akan diperiksa oleh inspektorat Kemendagri.

"Bapak Mendagri sudah telepon langsung, yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk umrah dan akan pulang besok,” kata Benni dalam siaran pers resmi, dikutip Antaranews.

Benni mengatakan, tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri sudah bergerak menuju Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air.

Menurut Benni, dalam situasi bencana yang masih menyisakan kerusakan dan berbagai keterbatasan, kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.

“Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegasnya.

Benni berharap, ke depan suruh kepala daerah bisa lebih bijak dalam menentukan prioritas tanggung jawab yakni mengutamakan kepentingan masyarakat.