tirto.id - Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu mengklaim tidak ada lobi-lobi politik terkait terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023, termasuk empat pimpinan KPK terpilih lainnya.
"Terkait Firli, juga enggak ada lobi-lobi, enggak ada. Jadi gini, di Komisi III ini kami membaca perkembangan dari mulai proses di Pansel sampai fit and proper test ini," ujar Masinton kepada Wartawan, Jumat (13/9/2019).
Masinton menuturkan, dari awal seleksi calon pimpinan KPK, Firli memang ditolak pelbagai pihak karena isu integritas dan pelanggaran etik. Namun, Masinton membela Firli dengan dalih tak ada bukti valid yang membuktikan hal tersebut.
"Pansel menyampaikan di komisi III bahwa masalah yang muncul dan menjadi perhatian masyarakat dan dipertanyakan oleh sekelompok orang [terkait Firli], ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti tertulis dari instansinya," ujarnya.
Bahkan, Masinton menuding pimpinan KPK membunuh karakter Firli saat Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan capim KPK. Ia mengatakan Komisi Hukum DPR melihat Firli diperlakukan sewenang-wenang dan didzalimi oleh KPK.
"Anggota Komisi III kemudian merasa ada dan berkesimpulan ini memang dibunuh karakternya saudara Firli ini secara sistematis," kata dia.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan mayoritas anggota Komisi III DPR memilih Firli karena memiliki jiwa kepemimpinan, keberanian dan menguasai masalah hukum. Hal itu terlihat dari seluruh rangkaian fit and proper test di Komisi III.
"Memang sejak awal kami Komisi III bersepakat bahwa suara terbanyak lah yang ditunjuk sebagai ketua. Dan karena Firli mendapat suara terbanyak, ya beliau ketuanya," imbuhnya.
Selama pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Hukum DPR, Firli merupakan satu-satunya capim KPK yang kebanjiran pujian. Firli dinilai sebagai kandidat paling siap untuk memimpin KPK.
Namun, terpilihnya Firli sebagai Ketua KPK menuai sorotan publik lantaran dia memiliki sejumlah catatan miring. Diantarnya Firli diduga melakukan pelanggaran berat saat menjabat Deputi Penindakan KPK dan tidak menyetorkan LHKPN sejak 2002.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Gilang Ramadhan
