tirto.id - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua Jan Christian Arebo dan jajarannya mendatangi Menkopolhukam Mahfud MD, Kamis (28/4/2022). Mereka mendukung soal pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dan penanganan terhadap kelompok bersenjata.
“Kami mendukung penuh penegakan hukum terhadap teroris dan korupsi di Papua, juga mendukung penuh keputusan pemerintah dalam DOB di Papua,” ucap Jan. Ia mengklaim DOB untuk menyejahterakan provinsi tersebut.
“Untuk itu kami mengharapkan presiden untuk mempercepat DOB Tanah Papua guna menciptakan situasi Papua yang aman, damai, dan kondusif,” sambung dia. “Kami meminta agar DOB dipercepat untuk memutus pergerakan teroris di Tanah Papua.”
Sementara itu, Peneliti Public Virtue Research Institute, Ainun Dwiyanti mempertanyakan sikap pemerintah pusat yang gencar mendorong langkah pembentukan DOB.
Menurutnya, jika pemerintah bersungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan rakyat, sudah sepatutnya terjadi proses konsultasi kebijakan dengan orang asli Papua (OAP) agar kebijakan pemerintah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Jika rencana pemekaran terus berlangsung, artinya aspirasi OAP hanya untuk formalitas dan tidak menjadi konsiderasi pembuatan kebijakan. Lalu untuk siapa dan kesejahteraan seperti apa yang ditawarkan pemerintah dalam kebijakan DOB?” kata Ainun dalam diskusi daring, Rabu, 27 April 2022.
Ainun menambahkan gencarnya penolakan masyarakat terhadap pembentukan DOB mengindikasikan bahwa kebijakan ini dianggap tidak representatif dan tidak menjadi solusi atas krisis kemanusiaan yang ada, justru menambah persoalan baru di Papua.
Berdasar catatan PVRI, sejak awal Maret hingga April 2022 terjadi 10 kali demonstrasi penolakan DOB di Papua. Beberapa di antaranya berujung kekerasan aparat keamanan dan mengakibatkan dua orang tewas di Yahukimo. “Pemerintah harus melihat gejolak tersebut,” tegas Ainun.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Fahreza Rizky
