tirto.id - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan alasan pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dan pusat pemerintahan ke wilayah tengah Indonesia.
"Kita ingin rentang kendali menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga pusat, [ibu] kota baiknya di tengah," kata Bambang di Kantor Sekretariat Kepresidenan, Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).
Pemerintah sudah memberikan isyarat kuat bahwa ibu kota negara akan pindah ke Pulau Kalimantan. Dua lokasi di pulau itu menjadi kandidat kuat lokasi ibu kota baru.
Bambang menjelaskan, Pulau Kalimantan dianggap strategis karena dengan menempatkan ibu kota di sana, memudahkan pemerintah membentuk sistem birokrasi yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.
Dengan pemindahan ibu kota yang dilakukan ke kawasan tengah Indonesia, kata dia, wilayah barat sampai timur akan lebih mudah terpantau.
Selain itu, dia menambahkan, pemindahan ibu kota juga menjadi solusi untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan yang selama ini tersentralisasi di Pulau Jawa.
"Jakarta ke Jayapura terbang lima jam, karenanya kalau kita ingin perhatikan Indonesia timur, salah satunya dengan menengahkan ibu kotanya," ujar dia.
Menurut Bambang, pemilihan lokasi ibu kota akan diputuskan pemerintah tahun ini. Pemindahan ibu kota tersebut akan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024.
Oleh karena itu, persiapan pemindahan ibu kota berupa pembentukan peraturan, pembangunan sarana dan infrastruktur akan dimulai pada 2020.
Bambang menambahkan ibu kota baru membutuhkan lahan seluas 30-40 ribu hektar. Dari beberapa calon lokasi yang dikunjungi, saat ini ada dua lokasi yang menjadi kandidat kuat calon ibu kota baru.
Keduanya ialah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Gunung Mas di Kalimantan Tengah.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Addi M Idhom
