Pemerintah Targetkan Pemindahan Ibu Kota Terealisasi pada 2024

tirto.id - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pemindahan ibu kota negara ditargetkan mulai terealisasi pada 2024.

Dia menjelaskan pemindahan ibu kota perlu melewati sejumlah tahapan persiapan. Tahap pertama ialah penetapan lokasi ibu kota baru.

"Yang pasti 2019 ini semua kajian sudah selesai dan yang paling penting sudah ada keputusan [lokasi]," kata Bambang di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Dari sejumlah calon lokasi ibu kota baru yang dikaji, kata dia, saat ini jumlahnya sudah mengerucut menjadi 2 tempat. Pertama adalah kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sementara yang kedua adalah Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Setelah lokasi ibu kota baru ditetapkan, menurut Bambang, pemerintah bersama DPR akan mulai menyusun aturan hukum yang diperlukan untuk mendukung program pemindahan ibu kota.

"Proses berikutnya langsung konsultasi dengan DPR untuk bersama-sama menyepakati bentuk produk hukum apa yang diperlukan, misalnya undang-undang maka langsung disiapkan rancangan undang-undangnya, lalu membahas," ujar Bambang.

"RUU tersebut merevisi undang-undang DKI Jakarta atau benar-benar [berupa] undang-undang baru," tambah dia.

Setelah itu, kata dia, pemerintah akan memastikan kesipan lahan. Bambang mengatakan pada 2020, sejumlah infrastruktur dasar di lokasi ibu kota baru akan mulai dipersiapkan. Salah satunya adalah sarana penghubung ibu kota baru dengan kota-kota di sekitarnya.

Agar proses penyiapan lahan berjalan lancar, dia menambahkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) akan menyusun rancangan tata ruang di lokasi ibu kota baru pada 2020. Kajian tata ruang itu akan menjadi rujukan dalam pembangunan di lokasi ibu kota baru.

"Tapi [desain] tersebut akan terus diperbaiki sehingga kita punya masterplan dan infrastruktur dasar untuk kawasan pemerintahan dan ibu kota negara," kata Bambang.

Setelah seluruh tahapan tadi dilewati, pada 2020 juga akan dimulai pembangunan kawasan inti atau pusat pemerintahan di ibu kota baru.

Bambang mengatakan luas kawasan inti tersebut mencapai 2.000 hektar. Sementara luas ibu kota baru secara keseluruhan ialah 40.000 hektar.

Berikutnya, pada 2024, proses pemindahan ibu kota mulai dilakukan setelah seluruh infrastruktur dasar dan fasilitas pemerintahan serta kawasan pendukung telah tersedia.

"Sehingga paling tidak 2024 sudah ada aktivitas pemindahan baik sebagian ataupun keseluruhan pemerintah ke ibu kota baru," ujar Bambang.