Bapindo: Penerus BIN Yang Digarong Eddy Tansil

tirto.id - Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) merupakan salah satu bank yang berperan besar dalam pembangunan Indonesia setelah kemerdekaan. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil, Bapindo hadir untuk membantu pertumbuhan industri di Indonesia. Sayangnya, perjalanan Bapindo tercoreng oleh kasus kredit macet Eddy Tansil

Dari Bapindo, Eddy Tansil dapat pinjaman duit yang bukan main banyaknya, miliaran rupiah. Ia mendapatkannya lewat perusahaan bernama Golden Key Group. Namun, duit itu tidak balik. Meski sempat dipenjara karena merugikan negara Rp 1,3 triliun, Eddy Tansil berhasil melarikan diri pada 1996. Setelahnya tak ada kabar jelas lagi tentangnya. Duit Bapindo pun amblas. Belakangan nama Bapindo menghilang dari peredaran, karena dimerger bersama Bank Dagang Negara (BDN), Bank Bumi Daya (BBD) dan Bank Expor Impor (Exim) menjadi Bank Mandiri.

Bapindo tergolong bank yang didirikan setelah Indonesia merdeka. Ia tak seperti Bank Exim yang sejarahnya terkait dengan maskapai dagang Belanda bernama Nederlandsehe Handel Maatsehappij (NHM) sejak 1824. NHM merupakan maskapai yang besar bersama dengan dijalankannya tanam paksa. Juga tidak seperti BBD yang merupakan Nasionalisasi dari bank dagang Belanda bernama De Nationale Handelsbank NV. Atau BDN yang dulunya Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij.

Sejarah Bapindo bermula dari Bank Industri Negara (BIN), yang terbentuk di tahun 1951. Awalnya, Presiden Direktur BNI 1946, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, merasa perlu suatu lembaga baru yang mengurusi dunia industri. Maman Abdurahman dalam 25 Tahun Bapindo (1985:26) mencatat “tanggal 15 Mei 1950, memerintahkan Kepala Bagian Kredit BNI 1946, Soenggono, untuk mempersiapkan pendirian sebuah bank yang khusus menangani masalah industri. Pembentukan BIN Melalui penelitian dan persiapan, maka pada tanggal 4 April 1951, didirikanlah NV Bank Industri Negara.”

Menurut catatan Soebagijo IN dalam Sumanang: Sebuah Biografi (1980:179), "bentuk Naamloze Vennotdchap (NV) oleh Kementerian Kehakiman waktu itu dianggap tidak sesuai". Akhirnya, seperti dicatat Maman Abdurahman (1985:18), "bentuk hukum BIN yang semula PT menjadi PT (Perusahaan Negara) ditetapkan Undang-undang Darurat nomor 5 tahun 1951 dalam Lembaran Negara nomor 21/28 Februari 1952, yang berlaku sejak 4 April 1951". BIN mengambil alih pula tugas dari Bureau Herstel Financiering (BHF) yang didirikan Belanda dengan tugas memberikan kredit rehabilitasi untuk membantu perusahaan perkebunan Belanda.

BIN dimaksudkan sebagai bank negara yang harapannya berperan “membantu pemerintah dalam pembangunan negara dan kemajuan bangsa Indonesia di lapangan perkebunan, perindustrian dan pertambangan,” tulis Subagijo IN (1980:179). Pada tahun 1950an, banyak usaha perkebunan yang perlahan diambil alih orang-orang Indonesia juga. Pada masa itu, industri di Indonesia belumlah apa-apa. Masa kolonial lebih banyak meninggalkan kebun-kebun atau lahan tambang, sementara pabrik-pabrik yang ada tidaklah banyak. Dunia wirausaha Indonesia asli kurang diisi industrialis, kebanyakan makelar. Tak semua pengusaha pribumi macam Gobel.

“BIN waktu itu tidak menerima uang simpanan dari masyarakat dan tidak melayani transaksi keuangan antara pihak ketiga serta tidak menyediakan kredit koran […] BIN lebih condong bertindak sebagai Industry Finance Corporation. Penyediaan modal yang demikian terbatas, merupakan suatu hambatan bagi BIN,” tulis Subagijo (1980:81-82). Tahun 1955, modal yang disetor baru Rp240 juta. Permodalan bank ini sangat bergantung pada pemerintah.

Bertindak sebagai Presiden Direktur adalah Margono Djojohadikusumo, orang yang juga mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) 1946. Sekretaris direksinya dijabat Mr Sumanang. Anggotanya adalah Soekasmo dan ET Kuyper, seorang Belanda. “Sejak BIN berdiri, baru tahun 1954 membuka cabang pertama di Surabaya. Tahun 1955 bertambah di Semarang, Medan, dan di Banjarmasin. Tahun 1958 membuka cabang di Padang,” tulis Maman Abdurahman dalam 25 Tahun Bapindo (1985:42). Ketika dilebur ke Bapindo, cabang yang dimiliki baru lima.

Pada tahun 1960, kebutuhan pembiayaan untuk usaha meningkat. Tak hanya pembangunan perkebunan, industri dan pertambangan lagi tapi juga pembangunan semesta. “Untuk memenuhi kebutuhan akan suatu lembaga pembiayaan pembangunan, maka dengan Undang-Undang Nomor 21 Prp Tahun 1960 tanggal 25 Mei 1960, pemerintah mendirikan Bank Pembangunan Indonesia sebagai pusat penghimpun dana dan sumber pembelanjaan tetap yang menjamin kelangsungan pelaksanaan usaha PNSB (Pembangunan Nasional Semesta Berencana),” tulis Maman Abdurahman (1985:52). Selanjutnya berdasar Undang-Undang Nomor 30 Prp tahun 1960, tanggal 16 Agustus 1960, BIN dilebur ke dalam Bank Pembangunan Indonesia—yang disingkat Bapindo.

Pada tahun 1966, menurut Subagijo IN (1980:183) "Bapindo bergerak sebagai Bank Umum sektor Negara yang menerima simpanan giro dan deposito serta memberikan kredit jangka pendek, khususnya untuk sektor negara". proyek-proyek yang diurus Bapindo tak hanya di Jakarta saja, tapi juga di daerah-daerah. Di antaranya pemintalan benang di Cilacap, pabrik gelas dan botol di Surabaya, pabrik kertas di Blabag (Jawa Tengah). Di Jakarta, Bapindo terlibat juga pembangunan Hotel Indonesia (HI) di Jakarta, jelang Asian Games.

“Pada tahun 1970, Bapindo ditugaskan untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata,” kata Baharuddin Jusuf Habibie dalam Detik-Detik Yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006:192). Dalam perjalanannya, Bapindo terjebak dalam suramnya kasus Eddy Tansil, sebelum akhirnya bersama bank pemerintah lainnya digabungkan menjadi Bank Mandiri.