tirto.id - Pemerintah akan mulai menguji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) digital di Kabupaten Banyuwangi pada September 2025. Proyek percontohan nasional ini difokuskan pada bansos yang selama ini dikelola Kementerian Sosial (Kemensos).
Langkah tersebut merupakan implementasi awal dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, sistem digital akan membawa perubahan besar dalam tata kelola bansos.
“Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar. Nanti yang mendaftar akan diterima atau ditolak oleh sistem, bukan oleh petugas. Ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” ujarnya usai menghadiri Rapat Pleno Perdana Komite di Kantor DEN, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Menurut Gus Ipul, penerapan bansos digital berpotensi menghemat anggaran hingga Rp14 triliun per tahun, hanya dari pos yang ditangani Kemensos. Angka itu muncul karena sistem akan meminimalisasi kesalahan sasaran penerima.
“Dengan sistem digital, penyaluran bansos akan lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Uang negara bisa diselamatkan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” katanya.
Selama ini, program bansos tidak hanya dipegang Kemensos, tetapi juga dijalankan oleh sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan hadirnya mekanisme baru, seluruh penyaluran akan diintegrasikan dalam Portal Perlindungan Sosial Nasional, yang menjadi pusat pendaftaran dan verifikasi penerima.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mendaftarkan diri atau orang lain sebagai calon penerima bantuan. Akses dilakukan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sementara bagi warga yang tidak memiliki ponsel, pendaftaran bisa dibantu oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dengan dukungan perekaman biometrik. Verifikasi kelayakan nantinya dilakukan secara otomatis oleh sistem.
Gus Ipul menambahkan, perubahan pola pikir masyarakat sudah mulai terlihat. Ia menilai, kesadaran warga untuk mundur dari daftar penerima jika merasa tidak lagi berhak terus meningkat.
“Kesadaran masyarakat kita makin tinggi. Semakin banyak yang secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bansos karena merasa ekonominya sudah lebih baik. Inilah semangat bansos digital: tepat sasaran, transparan, dan partisipatif,” ujarnya.
Uji coba di Banyuwangi akan dijadikan bahan evaluasi dan penyempurnaan sebelum sistem ini diperluas ke seluruh Indonesia. Pemerintah berharap, integrasi data dan otomatisasi proses bisa menjadikan bansos lebih cepat, tepat, dan efisien.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id
































