Menuju konten utama

Bank BUMN Ingin Pengisian Saldo E-Money Tak Kena Biaya

Empat bank BUMN yang tergabung dalam Himbara ingin agar pengisian e-money tidak dikenakan biaya.

Bank BUMN Ingin Pengisian Saldo E-Money Tak Kena Biaya
Petugas melakukan pengisian data pada "e-money" atau kartu transaksi non tunai di Sentra Mandiri, Jakarta, Senin (18/9/2017). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

tirto.id - Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) yang beranggotakan empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berharap agar pemerintah tidak memungut biaya untuk pengisian e-money.

Empat bank yang menjadi anggota Himbara yakni PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BNI), dan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN).

“Himbara akan lebih mengarahkan isi saldo melalui pemanfaatan teknologi,” Kata Direktur Utama BRI Suprajarto, anggota Himbara di Jakarta, Selasa (19/9/0217) sebagaimana dikutip dari Antara.

Direktur Perbankan Digital dan Teknologi Bank Mandiri Rico Usthavia Frans mengungkapkan, Bank Mandiri tidak mempermasalahkan apabila Himbara tidak mengenakan biaya isi saldo uang elektronik.

“Namun, jika ada biaya uang elektronik, seharusnya ditanggung pihak yang paling menerima manfaat dari uang elektronik itu,” kata Rico.

Kalangan industri perbankan sebelumnya sempat mengusulkan kepada Bank Indonesia agar biaya isi saldo uang elektronik dikenai biaya antara Rp1.500 sampai Rp2.000 setiap pengisian.

Sebelum munculnya pro-kontra terkait dengan pengenaan biaya isi saldo e-money, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo telah menjelaskan peraturan untuk biaya pengisian saldo e-money akan di umumkan akhir September 2017.

Agus mengatakan, BI mempersilakan perbankan memungut biaya isi saldo e-money dengan pertimbangan kebutuhan perbankan akan biaya yang dikeluarkan untuk membangun infrastruktur penyediaan uang elektronik, layanan teknologi, serta perawatannya.

Mengingat mulai 31 Oktober 2017 pembayaran jasa pemakaian jalan tol di seluruh Indonesia harus menggunakan uang elektronik, untuk itu perbankan juga harus menyediakan loket dan tenaga SDM di area sekitar jalan tol agar kebutuhan masyarakat dalam pembayaran jasa tol terpenuhi.

“Kita harus meyakinkan bahwa saat masyarakat membeli uang elektronik untuk jalan tol, itu harus tersedia secara luas. Oleh karena itu BI mengizinkan untuk ada tambahan biaya,” tutup Agus.

Baca juga artikel terkait E-MONEY atau tulisan lainnya dari Dipna Videlia Putsanra

tirto.id - Bisnis
Reporter: Dipna Videlia Putsanra
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra