tirto.id - Penentuan biaya haji tahun 2023 terpaksa ditunda setelah DPR RI membanjiri kritik usulan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) terbaru dari Kementerian Agama (Kemenag).
Awalnya Kemenag mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M menjadi Rp49,812.700 (55,3%). Sementara itu nilai manfaat sebesar Rp40.211.298.l (44,7%).
Anggota Komisi VIII fraksi Partai Gerindra mengkritisi harga tersebut. Gerindra pun meminta agar pemerintah tidak menutup mata apabila terdapat tawaran harga yang lebih murah dari yang telah diusulkan.
Hal tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI untuk membahas biaya haji.
"Kalau itu bisa dilakukan, bisa berpengaruh banyak kepada jumlah beban BPIH," kata Politikus Partai Gerindra.
Pada waktu yang sama, Anggota Komisi VIII dari fraksi PKB, Maman Imanulhaq pun juga mengkritisi harga yang diusulkan Kemenag. Ia meminta Kemenag tidak mengeneralisir harga. Ia meminta agar Kemenag menyiapkan skema harga pembanding dari yang telah diusulkan tersebut.
"Kami minta Kemenag cari ahli-ahli yang jago nawar hotel, karpet, dan sebagainya. Bukan orang-orang cari rente, lebih sedikit [Harga] oke. Sehingga ada efisiensi harga," tegas dia.
Pada akhirnya, Pimpinan Sidang Komisi VIII, Marwan Dasopang memutuskan untuk menunda penetapan biaya haji 2023. Ia memberikan kesempatan kepada Kemenag untuk memperbaiki lagi usulan biaya haji dan dirapatkan besok pagi agar segera ditetapkan.
"Kami atas nama panja mohon maaf kepada masyarakat yang malam ini harusnya sudah ada pengambilan keputusan. Terpaksa kita tunda sampai besok demi kemaslahatan jemaah dan perbaikan haji kita. Karena keinginan kami untuk harga yang lebih baik untuk jemaah kita," terangnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Restu Diantina Putri
