tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan pemerintah Indonesia akan segera mempercepat pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tahun ini. Tujuannya untuk menyokong aktivitas masyarakat setempat yang berdampak pada peningkatan kualitas, kesejahteraan dan ekonomis rakyat.
Pembangunan PLBN ini, menurut Wiranto, membuat masyarakat setempat merasa menjadi rakyat Indonesia.
“Dalam menentukan batas wilayah dan jaringan daerah perbatasan, masyarakat setempat merasa sebagai orang Indonesia. Jangan sampai mereka merasa lebih dekat ke negara tetangga,” kata Wiranto di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).
Pembangunan itu berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
- Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
- Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
- Sei Kelik, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
- Long Nawang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
- Long Midang/Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
- Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
- Labang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
- Oepoli, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
- Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.
- Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Papua.
- Sota, Kabupaten Merauke, Papua.
Ia mencontohkan soal kedekatan masyarakat daerah perbatasan dengan negara tetangga. “Tadinya mereka lebih mudah berbelanja ke negara tetangga ketimbang di Indonesia lantaran ongkos transportasi untuk barang kebutuhan pokok lebih tinggi,” ujar Wiranto.
Wiranto mengatakan setiap tahun pemerintah selalu mengevaluasi soal daerah perbatasan melalui Borders Cross Committee. Komite itu, lanjut Wiranto, memperbaiki aturan.
“Komite Perbatasan tiap tahun memperbaiki aturan agar tidak ada konflik yang berkesinambungan,” ucap dia.
Sepanjang 2018, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah mengoordinasikan capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan perbatasan.
Di bidang Pengelolaan Potensi dan Infrastruktur misalnya, BNPP telah berhasil mencapai Penyelesaian Regulasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.
BNPP juga mencapai penyelesaian outstanding Boundary Problems (OBP) Republik Indonesia-Malaysia; penegasan batas wilayah negara dengan pemasangan pilar Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste dan Republik Indonesia-Papua New Guinea; pembangunan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) Republik Indonesia-Malaysia.
Selanjutnya ada pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan berupa pembangunan pos Angkatan Laut dan Dermaga Sei Pancang oleh Kementerian Pertahanan; dan pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan lintas batas negara.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Maya Saputri
