tirto.id - Rapat Badan Anggaran DPRD menyepakati penghapusan anggaran nikah massal yang diusulkan dalam APBD-Perubahan 2018. Anggaran yang berada di pos Biro Pendidikan, Mental dan Kebudayaan serta diinisiasi oleh Anies Baswedan itu dinilai terlalu dipaksakan dan tak siap dari sisi perencanaan.
"Karena secara administrasi tidak terpenuhi dan juga dari aspek perencanaan juga tidak matang kegiatan nikah massal 2018 ini digeser ke awal tahun 2019," kata pimpinan rapat Banggar, Triwisaksana di gedung DPRD, Senin (10/9/2018).
Sekertaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan, ada kekhawatiran bawah anggaran tersebut tidak terserap. Sebab, berkaca dari nikah massal dalam rangka peringatan HUT DKI, jumlah calon mempelai yang ikut serta tidak mencapai target.
"DKI kemarin itu dari target 1.000, kita sudah kasih waktu untuk cari calonnya ini Ternyata kita cukup kesulitan jadi Terbalik ini kondisinya. Jadi waktu itu kita cuma dapat sekitar 100-an dipaksa baru dapat enggak bisa dapat 500 padahal targetnya itu," katanya dalam rapat Banggar.
Lantaran itu lah, ia tidak mempermasalahkan jika usulan anggaran sebesar Rp566 juta tersebut ditolak oleh para anggota dewan.
"Mungkin caranya dikmental tidak seperti ini. Jadi diinventarisir dulu, memang pemerintah pemerintah harus hadir kalau masyarakat seperti ini (tidak berpartisipasi), tapi diinventarisasi dulu baru diajukan (anggarannya)," imbuh Sekda.
Program nikah massal di Pemprov DKI diinisiasi oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sejak memperingati HUT DKI ke-491. Usai HUT tersebut, Anies juga mengatakan bakal bakal mengadakan agenda nikah massal di DKI tiap tahunnya.
Mantan rektor universitas Paramadina itu berpendapat, program nikah massal ini merupakan cara Pemprov menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju dan membahagiakan warganya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yantina Debora
