tirto.id - Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah mengapresiasi pemerintah yang menurunkan rasio utang ke level 37,91 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun ini. Penurunan ini menjadi bukti bahwa pemerintah mampu mengelola tingkat risiko secara kehati-hatian.
"Rasio utang kita terhadap PDB turun ke posisi 37,91 persen, kita berikan apresiasi terhadap Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang berhati-hati dalam menjaga tingkat risiko utang," Kata Said dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Walaupun demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tetap berhati-hati karena kewajiban imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) cenderung meningkat tahun ini dan pada 2023 mendatang.
Pembayaran bunga utang pada 2023 diperkirakan mencapai sebesar Rp441,4 miliar atau naik 9,3 persen dari outlook 2022, yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Kita harus waspada bila tren pembayaran imbal hasil terus meningkat imbas kebijakan hawkish sejumlah negara maju. Situasi ini kian mengoreksi fiskal kita," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani Indrawati menyebut penurunan rasio utang menunjukkan bahwa, Indonesia terus melakukan konsolidasi fiskal tanpa melepaskan tujuan dan objektif untuk menjaga momentum pemilihan ekonomi.
Indonesia pun mendapatkan outlook stable dari S&P dari sebelumnya negatif, yang sejalan dengan afirmasi rating dari Moody’s, Fitch, R&I, dan JCRA.
"Ini merupakan suatu capaian kita bersama yang menjadi alasan untuk kita optimis kalau DPR terus fokus dan merespons dengan kebijakan fiskal yang akurat, tepat, fleksibel, dan akuntabel,” kata Sri Mulyani.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
