tirto.id - Pemerintah akan melakukan penarikan utang sebesar Rp693,3 triliun pada tahun depan atau 2023 mendatang. Penarikan utang ini lebih rendah jika dibandingkan dengan outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang sebesar Rp757,5 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah akan terus melakukan pengelolaan utang dan pembiayaan APBN dengan hati-hati di 2023. Terlebih arah defisit tahun depan dipatok mengecil di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Penurunan defisit itu memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 2/2020 dan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara mengenai batas maksimal defisit APBN. Sekaligus juga merupakan langkah strategis dan tepat dalam menghadapi tantangan di tengah kondisi ketidakpastian global.
"Dengan kecenderungan inflasi tinggi yang menyebabkan suku bunga global meningkat tajam hingga 2023, maka pengelolaan utang dan pembiayaan harus makin waspada dan hati-hati," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait RUU APBN 2023, di Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan yang efisien, sumber pembiayaan yang aman, dan pendalaman pasar obligasi dalam negeri yang mampu menjaga stabilitas instrumen obligasi negara secara berkelanjutan.
"Koordinasi bersama Bank Indonesia, OJK dan LPS akan terus diperkuat dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global yang makin menantang," jelas Sri Mulyani.
Sebagai informasi saja, penarikan utang lebih rendah pada 2023 lantaran pemerintah optimistis kondisi perekonomian dalam negeri akan semakin membaik. Hal ini diharapkan dapat mendorong perbaikan kinerja APBN sehingga defisit anggaran dapat ditekan kembali dan pembiayaan utang semakin menurun.
"Pembiayaan utang pemerintah tahun 2023 akan berasal dari pinjaman dan SBN. Pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri," demikian dikutip dari Buku Nota Keuangan RAPBN 2023, Kamis (18/8/2022).
Lebih lanjut, dalam Buku Nota Keuangan dijelaskan, pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Sementara itu, utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi dengan instrumen SBN konvensional (Surat Utang Negara/SUN) dan SBN syariah (Surat Berharga Syariah NegaraSBSN/Sukuk Negara).
Sebagian besar pembiayaan utang 2023 akan dipenuhi dari penerbitan SBN. Sementara itu, instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan terutama untuk mendorong kegiatan/proyek prioritas pemerintah.
Adapun rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah–panjang. Dalam rangka menjaga risiko pengelolaan utang dan mendorong efisiensi bunga, pemerintah tetap memanfaatkan fleksibilitas dalam menentukan komposisi portofolio utang yang akan dituangkan lebih lanjut dalam strategi pembiayaan utang.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
