Pemerintah akan Tarik Utang Rp693 Triliun pada Tahun 2023

Pemerintah akan melakukan penarikan utang sebesar Rp693,3 triliun pada tahun depan atau 2023 mendatang. Penarikan utang ini lebih rendah jika dibandingkan dengan outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang sebesar Rp757,5 triliun.

Penarikan utang lebih rendah ini karena pada 2023, pemerintah optimistis kondisi perekonomian dalam negeri akan semakin membaik. Hal ini diharapkan dapat mendorong perbaikan kinerja APBN sehingga defisit anggaran dapat ditekan kembali dan pembiayaan utang semakin menurun.

"Pembiayaan utang pemerintah tahun 2023 akan berasal dari pinjaman dan SBN. Pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri," tulis Buku Nota Keuangan RAPBN 2023, dikutip Tirto, Kamis (18/8/2022).

Lebih lanjut, dalam Buku Nota Keuangan dijelaskan, pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Sementara itu, utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi dengan instrumen SBN konvensional (Surat Utang Negara/SUN) dan SBN syariah (Surat Berharga Syariah Negara SBSN/Sukuk Negara).

Sebagian besar pembiayaan utang 2023 akan dipenuhi dari penerbitan SBN. Sementara itu, instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan terutama untuk mendorong kegiatan/proyek prioritas pemerintah.

Adapun rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah–panjang. Dalam rangka menjaga risiko pengelolaan utang dan mendorong efisiensi bunga, pemerintah tetap memanfaatkan fleksibilitas dalam menentukan komposisi portofolio utang yang akan dituangkan lebih lanjut dalam strategi pembiayaan utang