Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah menekankan ambisi pembangunan PLTS 100 Gigawatt Peak (GWp) tak hanya bertujuan menambah kapasitas pembangkit, melainkan juga pembangunan ekosistem industri.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, pembangunan PLTS dalam skala besar tersebut karena itu harus dilihat sebagai bagian dari upaya membangun sumber energi yang lebih mandiri sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi baru.
“Pembangunan PLTS 100 Gigawatt Peak tidak akan berhenti pada pembangunan pembangkit listrik. Kita ingin membangun ekosistem energi surya nasional yang tumbuh dari hulu hingga hilir,” ujar Qodari dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (3/9/2026).
Tahap awal program tersebut mulai berjalan pada 25 Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking pembangunan PLTS dengan total kapasitas 5,3 GWp yang tersebar di 14 lokasi di enam provinsi. Pembangunan dipusatkan di Jembrana, Bali.
Kapasitas tersebut menjadi bagian awal dari target 100 GWp yang hendak dikembangkan pemerintah. Dengan skala sebesar itu, program PLTS berpotensi menciptakan permintaan baru terhadap berbagai rantai pasok energi surya, mulai dari pembangunan pembangkit hingga industri pendukungnya.
Kementerian ESDM memperkirakan program tersebut membutuhkan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Di sisi lain, manfaat ekonominya diproyeksikan mencakup penghematan hingga Rp73,9 triliun per tahun dan penciptaan sekitar 5,5 juta lapangan kerja.
Qodari mengatakan besarnya kebutuhan investasi tersebut membuat program PLTS 100 GWp tidak hanya berkaitan dengan kebijakan energi, tetapi juga membuka ruang bagi tumbuhnya industri baru di dalam negeri.
“Akan tumbuh kebutuhan baru, investasi baru, lapangan kerja baru, dan pada akhirnya, kekuatan ekonomi baru,” katanya.
Selain menambah kapasitas energi terbarukan, pengembangan PLTS diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Pemanfaatan energi matahari juga memungkinkan sumber energi dikembangkan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Pemerintah juga memperkirakan program tersebut dapat menekan emisi hingga 140,16 juta ton CO2. Namun, menurut Qodari, ukuran keberhasilan program tidak berhenti pada penurunan emisi.
“Bagi pemerintah, peralihan menuju energi bersih bukan hanya soal mengurangi emisi. Lebih dari itu, transisi energi harus membawa manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” ujarnya.
Karena itu, pengembangan PLTS 100 GWp diarahkan agar tidak berhenti sebagai proyek pembangkitan listrik. Pemerintah ingin kapasitas pembangkit yang dibangun diikuti dengan terbentuknya rantai industri dan aktivitas ekonomi baru yang menopang perkembangan energi surya dalam jangka panjang.
Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda pemerintah memperkuat ketahanan energi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam negeri. Jika berjalan sesuai rencana, ekspansi energi surya akan mengubah kebutuhan listrik bersih menjadi pasar baru bagi investasi dan industri nasional.
“PLTS 100 Gigawatt Peak adalah langkah besar. Dan hari ini, langkah besar itu sudah dimulai,” kata Qodari.
Editor: Hendra Friana
