Masuk tirto.id
tirto.id - DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) merespons sorotan publik atas aksi tim auditor Inspektorat Tangsel bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang kedapatan menyantap durian Musang King seharga jutaan rupiah, seusai melakukan probity audit proyek pengadaan barang dan jasa di Serpong.
Ketua Komisi I DPRD Tangsel Bidang Hukum dan Pemerintahan, Ledy MP Butar Butar, menyebut peristiwa tersebut memalukan dan berpotensi menimbulkan perspektif negatif di mata masyarakat.
“Itu rawan konflik kepentingan. Dan semoga ke depan tidak ada lagi hal-hal seperti itu ya. Mungkin niatnya baik, tapi caranya kurang pas,” kata politikus PDI Perjuangan itu saat dikonfirmasi, Senin (1/9/2025).
Sementara Moch Ramlie, anggota DPRD Tangsel dari partai Golkar, enggan menjawab ketika diminta tanggapan. Dia juga bilang tidak menerima informasi peristiwa yang sudah banyak menjadi perbincangan.
"Mohon maaf terkait ini saya nggak bisa komentar, karna saya nggak melihat mendengar info ini," ujarnya pada Rabu (3/9/2025).
Dia berdalih, harus melihat langsung kejadian baru akan berkomentar terkait pesta durian setelah audit proyek tersebut.
"Waduh, saya sebagai dewan kalau komentar harus tahu dan melihat langsung kejadiannya," katanya.
Sebelumnya, awak media memergoki rombongan auditor Tangsel tengah menikmati durian Musang King di kawasan Serpong, pada Selasa (26/8/2025). Seorang pekerja di lokasi menyebut, durian yang disantap bukan jenis biasa.
“Yang dibeli Musang King, harganya sekitar Rp400 ribu per kilogram. Tadi [total] habis sampai lima juta,” ujarnya.
Inspektur Kota Tangsel Achmad Zubair tidak membantah adanya jamuan tersebut. Ia berkilah, pembelian durian sepenuhnya menggunakan uang pribadinya.
“Itu saya yang traktir. Kebetulan ada kepala BPKP yang hadir, jadi saya ajak makan durian. Tidak ada hubungannya dengan pemborong,” jelasnya di Gedung SKPD 2 Puspemkot Tangsel.
Zubair menambahkan, kebersamaan itu hanya bentuk pertemanan setelah dua hari melakukan pendampingan audit. “Setelah selesai kerja, saya ajak santai sebentar,” ucapnya.
Isu etika auditor ini sebelumnya juga mendapat sorotan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW, Egi Primayogha, memperingatkan bahwa auditor, terlepas dari ada atau tidaknya gratifikasi, tidak seharusnya menerima atau ikut serta dalam jamuan dari pihak yang diperiksa maupun pihak yang terkait.
“Jika auditor menerima sesuatu, berarti mereka tidak berpegang teguh pada etika publik. Bahkan jika ragu, sebaiknya berapa pun jumlahnya tetap dilaporkan ke KPK,” kata Egi.
Sebagai catatan, probity audit adalah pemeriksaan independen untuk memastikan pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan sesuai prinsip integritas, transparansi, serta hukum yang berlaku.
Audit ini bertujuan mencegah potensi penyimpangan sekaligus menjamin proyek sesuai nilai dan kualitas yang seharusnya.
=====
Tangsel_Update adalah akun IG City Info yang merupakan bagian dari #KolaborasiJangkarByTirto.
Penulis: Tangsel_Update
Editor: Siti Fatimah
