tirto.id - Cina dan negara-negara Asia lainnya diminta agar mengambil tindakan lebih keras terhadap Korea Utara. Desakan ini segera dilancarkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson saat menghadiri pertemuan kawasan di Manila mulai pekan depan, ungkap seorang pejabat tinggi AS, Rabu (2/8/2017) waktu setempat.
Susan Thornton, pejabat pelaksana asisten menteri luar negeri urusan Asia Timur, mengatakan bahwa Tillerson akan punya kesempatan untuk berbicara dengan menteri luar negeri Cina pada pertemuan Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Manila. Namun, Tillerson tidak berencana untuk melakukan pertemuan dengan menteri luar negeri Korea Utara di sana.
Susan mengatakan bahwa Tillerson, yang dijadwalkan tiba di Manila pada Sabtu (5/8/2017), akan mengupayakan kerja sama lebih erat dalam mengucilkan Korea Utara serta menerapkan sanksi-sanksi Perserikatan Bangsa-bangsa atas program peluru kendali dan senjata nuklir Korut.
Menurut Susan, Washington menginginkan negara-negara untuk secara "drastis" menurunkan hubungan dengan Pyongyang.
"Yang kita sedang upayakan adalah menggembleng tekanan ini serta mengucilkan Korea Utara agar (negara) itu bisa melihat kesempatan yang hilang karena mengembangkan program senjata," ujar Susan, sebagaimana dikutip dari Reuters.
Susan mengatakan. “Cina telah mengambil langkah-langkah penting, ... terus terang langkah yang tidak pernah diambil sebelumnya" untuk meningkatkan tekanan terhadap negara tetangganya, Korea Utara.
“Tapi (Cina) bisa melakukan "lebih banyak lagi" untuk meningkatkan penerapan sanksi-sanksi yang sudah ada dan menerapkan banyak lagi (sanksi)," katanya menambahkan.
Pernyataan Tillerson yang diungkapkan Susan itu sangat berbeda dengan yang dinyatakan Presiden AS Donald Trump.
Trump pada Sabtu (29/7/2017) lalu, menuding Beijing "tidak membantu apa-apa" soal Korea Utara dan menunjuk defisit besar dalam perdagangan antara AS dan Cina.
Susan mengatakan Tillerson akan terus menekan Cina soal masalah Laut Cina Selatan. Sementara di Asia, AS terus menekankan agar pedoman perilaku segera digunakan atas sengketa-sengketa kewilayahan.
Ia pun menambahkan, AS "tentu" juga akan membahas masalah hak asasi manusia dengan pemerintahan Presiden Filipina Rodrigo Dutere terkait perang terhadap narkoba.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari