tirto.id - Ramainya kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-17 di Asia Tenggara, turut memengaruhi situasi dagang yang terjadi di Nusantara (Indonesia). Situasi tersebut mendapatkan respons dari pihak Belanda yang merasa dirugikan dengan adanya persaingan dagang antar bangsa Eropa tersebut.
Oleh karena itu, muncul wacana agar para pedagang maupun perusahaan dagang Belanda untuk bersedia menggabungkan diri ke dalam satu organisasi. Maka dibentuklah Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC), atau akrab dengan pengertian Perserikatan Maskapai Hindia Timur.
Sebagai kongsi dagang di Indonesia, VOC resmi dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602 dengan tujuan mengambil alih aktivitas perdagangan di Asia, serta menyatukan pedagang rempah-rempah di wilayah timur. Adapun yang menjabat sebagai gubernur pertama di VOC yakni Pieter Both (1610-1614). Saat itu yang menjadi pusat VOC berada di Ambon, namun kemudian berpindah ke kota Jayakarta (Batavia).
Kerajaan Belanda sendiri dinilai telah memberi dukungan penuh kepada VOC dengan memberikan hak istimewa atau oktroi, guna memudahkan VOC dalam melakukan segala aktivitasnya. Hak istimewa yang diberikan oleh Kerajaan Belanda meliputi: hak monopoli perdagangan, hak menduduki dan memerintah daerah asing, hak memiliki tentara sendiri, hak mencetak mata uang sendiri, hak mengumumkan perang, serta hak menjalin perdamaian.
Faktor Penyebab VOC Bangkrut dan Pembubarannya
Namun belakangan aktivitas perdagangan VOC di Nusantara dinilai bermasalah. Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan dan kekuasaannya diambilalih oleh Kerajaan Belanda secara langsung. Alasan utama dari pembubaran VOC yakni kebangkrutan yang terjadi di dalam kongsi dagang tersebut. Lantas faktor apa saja yang menjadi penyebab kebangkrutnya VOC, berikut beberapa faktor penyebabnya?
1. Korupsi
Salah satu penyebab kebangkrutan VOC adalah korupsi. Merujuk pada riset Erlina Wiyanarti dengan tajuk “Korupsi Pada Masa VOC dalam Multiperspektif”, bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi kerap dilakukan oleh para jenderal dan petinggi VOC. Salah satu contohnya adalah dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Cornelis Speelman. Ia diduga telah mengesahkan pembayaran kepada para serdadu yang sebenarnya tidak ada. Speelman juga memberikan harga lada di bawah harga yang sudah ditentukan oleh Heeren XVII. Selain itu, ia membiarkan para pedagang swasta melanggar monopoli VOC, dan dia pun telah melakukan penggelapan dana dalam jumlah besar.
Bahkan praktik korupsi juga kerap dilakukan oleh para pegawai VOC. Para petinggi VOC yang terlalu kikir dalam mengaji pegawainya, mendorong para pegawai VOC untuk melanggar norma dan aturan salah satunya dengan melakukan korupsi. Praktik yang sering mereka lakukan adalah dengan mencari tambahan melalui pemerasan, penyelundupan, dan perdagangan swasta yang melanggar monopoli kompeni.
2. Kas Terkuras
Faktor lain penyebab kebangrkutan VOC adalah kas mereka yang terkuras. Pada waktu itu, VOC telah mengalami kemerosotan dalam menciptakan pengawasan dan keamanan di wilayah Nusantara. Banyak daerah di Nusantara yang melakukan perlawanan, sehingga menyebabkan kas VOC terkuras guna menangani perlawanan tersebut.
Selain itu, praktik perdagangan dan penyelundupan ilegal yang dilakukan oleh para pegawai VOC semakin besar, sehingga beberapa sumber pendapatan dari Kompeni tersebut mulai mengering dan tidak terkelola dengan baik.
3. Utang Membengkak
Masifnya upaya perlawanan yang dilakukan oleh daerah koloni VOC, telah menguras banyak anggaran serta kas. Kondisi ini belum tertangani dengan baik sehingga mendorong VOC untuk melakukan praktik utang. Namun, pemasukan VOC dinilai belum mampu menutupi pengeluaran serta utang mereka yang membengkak.
Pada tahun 1795, hak-hak istimewa yang telah diberikan oleh pemerintah Kerajaan Belanda mesti dicabut. Hal tersebut dikarenakan kompeni tersebut gagal membayar hutang mereka. Bahkan banyak aset-aset VOC yang juga disita oleh Kerajaan Belanda.
Pembubaran VOC ini menjadi babak baru bagi sejarah kolonialisme di Nusantara. Nusantara secara langsung di bawah kendali pemerintahan Belanda. Sejak 1 Januari 1800 itulah pemerintah kolonial membentuk sistem birokrasi modern. Sistem perintahan pertama dipimpin Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Konsep negara dan birokrasi modern pertama kali dicetuskan oleh Daendels demi efektivitas pengaturan negara jajahan.
Editor: Iswara N Raditya
