Apa Kekurangan PPPK Paruh Waktu? Yuk, Cek Infonya!

tirto.id - PPPK paruh waktu merupakan skema untuk memberi ruang bagi tenaga non-ASN yang selama ini mengabdi di instansi pemerintahan tetapi belum berhasil memperoleh status.

Program ini menjadi jalur alternatif bagi tenaga honorer yang tidak lolos PPPK penuh waktu maupun tes ASN. Kebijakan tersebut hadir sebagai langkah penataan tenaga honorer, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi pemutusan hubungan kerja massal.

Tidak semua kalangan bisa mengikuti skema ini. PPPK paruh waktu hanya untuk non-ASN yang telah tercatat dalam database BKN serta memiliki rekam jejak mengikuti seleksi ASN, baik CPNS maupun PPPK.

Mereka yang pernah lulus hingga tahap akhir tetapi tidak memperoleh formasi karena keterbatasan kuota, serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar di pangkalan data resmi, juga termasuk kategori yang bisa menjadi paruh waktu.

Kriteria yang Bisa Menjadi PPPK paruh waktu

Kementerian PANRB menegaskan, PPPK paruh waktu 2025 diprioritaskan bagi tenaga non-ASN yang sudah lama bekerja di lingkungan pemerintah namun belum berkesempatan menjadi ASN penuh waktu.

Calon peserta harus terdaftar dalam database BKN dan memiliki pengalaman mengikuti seleksi ASN. Artinya, program ini hanya bagi tenaga berpengalaman, bukan pelamar baru.

Selain itu, kesempatan juga terbuka untuk peserta yang pernah mengikuti seleksi PPPK atau CPNS 2024 tetapi belum lulus, di antaranya peserta yang sudah menjalani seluruh tahapan seleksi hingga tahap akhir, namun gagal memperoleh formasi karena keterbatasan kuota jabatan.

Kategori pelamar ditetapkan dalam tiga prioritas.

• Prioritas pertama diberikan kepada non-ASN yang terdaftar dalam database BKN dan masih aktif bekerja.
• Prioritas kedua mencakup tenaga non-ASN di luar database BKN dengan pengalaman kerja minimal dua tahun terakhir.
• Prioritas ketiga adalah lulusan PPG yang tercatat di pangkalan data resmi Kementerian Pendidikan.

Apa Kekurangan PPPK Paruh Waktu?

Meski menawarkan kepastian status dan fleksibilitas, PPPK paruh waktu tetap memiliki sejumlah keterbatasan. Kekurangan tersebut terutama berkaitan dengan aspek finansial dan keseimbangan beban kerja.

• Gaji Lebih Rendah

Penghasilan PPPK paruh waktu lebih kecil daripada PPPK penuh waktu, karena upah menyesuaikan jam kerja yang lebih singkat serta keterbatasan anggaran instansi.

• Tunjangan Terbatas

Tidak seperti PPPK reguler yang berhak atas berbagai tunjangan ASN, pegawai paruh waktu hanya memperoleh tunjangan terbatas sesuai kebijakan setiap daerah atau instansi.

• Tanggung Jawab Hampir Setara

Meski bekerja paruh waktu, beban tugas tidak jauh berbeda dengan pegawai penuh waktu. Meski begitu, tugas untuk paruh waktu kemungkinan akan lebih sederhana.

• Stabilitas Finansial Lebih Rendah

Dengan penghasilan dan tunjangan yang lebih terbatas, pegawai paruh waktu berisiko mengalami kesulitan dalam menjaga kestabilan ekonomi jangka panjang dibandingkan dengan pegawai penuh waktu.