tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat dan Banten untuk membahas perihal Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota.
“Kenapa, karena memang kawasan ini menjadi satu episenter dan perlu ada sinkronisasi langkah," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2020).
Anies mengatakan penetapan PSBB yang akan diresmikan pada Jumat, 10 April 2020 akan menjadi rujukan daerah lain untuk melakukan pola yang sama. Dia pun berharap peraturan tersebut bisa segera tuntas sehingga masyarakat dapat melakukan hal yang sama.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengklaim jika penyusunan Pergub tentang PSBB DKI Jakarta telah rampung. Namun masih terganjal salah satu peraturan tentang operasi ojek online (ojol).
Saat ini, kata Anies, Pemprov DKI tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar ojek online dapat beroperasi seperti biasa, yakni mengangkut orang dan barang.
"Kami sedang tunggu finalisasinya seperti apa, sehingga nanti masuk dalam satu ketentuan yang sama," ucap dia.
Selebihnya, kata Anies, peraturan yang tertuang di dalam PSBB tidak jauh beda dengan yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI melalui kebijakan physical distancing. Kecuali kegiatan substansi seperti akad nikah, khitanan, namun perayaannya ditunda sampai kondisi normal.
"Jadi substansinya adalah mengurangi interaksi antar warga yang punya potensi penularan. Bila itu kita kerjakan disiplin, konsisten, insya Allah kita bisa mengendalikan virus ini," tutur dia.
Agar memastikan peraturan ini berjalan dengan lancar, Anies bekerja sama dengan TNI-Polri yang akan terjun langsung untuk mengawasi aktivitas warga.
"Nanti akan banyak patroli, karena kita harus memastikan bahwa tidak ada kerumunan. Tapi bukan berbentuk check point, tapi patroli seluruh jajaran polisi dan TNI untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mentaati," kata dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
