tirto.id - Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hendak mengucurkan dana swakelola ke masyarakat sebagai langkah prematur.
“Dana swakelola yang sebetulnya dimaksud [pemerintah pusat] itu kan untuk desa-desa. Oleh karena di desa itu alat berat enggak ada, makanya ada [dana] swadaya masyarakat. Nah, kalau di Jakarta lengkap semua kok. Ini mundur berpikirnya kalau saya pikir,” kata Bestari di Jakarta pada Kamis (14/2/2019).
Bestari pun lantas mempertanyakan ihwal kemampuan masyarakat dalam melaporkan penggunaan dana seandainya rencana itu benar terwujud.
Menurutnya, rencana tersebut malah akan menimbulkan masalah baru. Pasalnya ia menilai penanganan proyek pembangunan yang dilakukan Dinas Bina Marga DKI Jakarta sejauh ini sudah dianggap berjalan baik, jadi
“Masyarakat tidak usah disuruh yang macam-macam. Sudah, masyarakat dilayani saja dengan baik. Ada jalan rusak yang harus diperbaiki, masa diserahkan [pengerjaannya] ke masyarakat?” ujarnya.
Ia pun menyoroti soal risiko besar yang bakal dihadapi pemerintah provinsi. Ia menyebutkan, pelaksana pembangunan yang boleh mengolah dana swakelola itu harus benar-benar teruji, sehingga hasil dari pengucuran dana bisa lebih efektif.
Pemberian dana swakelola, kata dia, juga tidak relevan dilakukan di ibu kota lantaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang mencapai belasan triliun. Maka dari itu, lanjutnya, apabila pemerintah provinsi ingin menggerakkan perekonomian dan melibatkan masyarakat, tidak dengan cara seperti itu.
Bestari pun mengkritisi rencana Anies yang hendak memberikan dana tersebut untuk organisasi kemasyarakatan seperti karang taruna. Dia mengaku tidak setuju, lantaran karang taruna merupakan organisasi pengkaderan dan tidak semestinya mendapat tugas untuk hal-hal yang bukan menjadi urusannya.
“Ya jangan coba-coba lah. Karena udah enggak ada program baru, makanya gubernur bikin macam-macam,” tukas Bestari.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Dhita Koesno
