tirto.id - Pemprov DKI Jakarta meresmikan Unit Pengelola Teknis (UPT) yang akan menyalurkan hunian dalam program DP 0 rupiah. Hari ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, melantik Zikran Kurniawan sebagai kepala UPT tersebut.
"Sebelumnya beliau adalah Direktur Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di Kementerian PUPR dan juga beliau hampir 10 tahun berada di KPK," ujar Anies, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018).
Menurut Anies, sosok Zikran dipilih lantaran dianggap memiliki kapabilitas untuk memasarkan serta mengembangkan program hunian tanpa uang muka itu. Sebab, Zikran dianggap memiliki latar belakang yang relevan di Kementerian.
"Saya berharap pengalaman saudara (Zikran) terkait bicara perumahan semoga bisa menjadi modal, dalam menjalankan tugas di sini," ucap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
Sementara itu, di hadapan para wartawan, Zikran menyampaikan bahwa saat ini ia dan beberapa personalia UPT DP 0 rupiah tengah menyiapkan skema keuangan program tersebut.
Rencananya, personalia UPT itu akan diisi pegawai-pegawai dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. UPT yang baru dibentuk ini juga diberi nama Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera.
"Skema [keuangannya] ada beberapa alternatif skema, akan dimatangkan mana yang pas. Tentu saja nanti sistemnya kemungkinan akan ada segmentasi," tutur Zikran.
DP 0 Rupiah adalah program pembiayaan hunian murah tanpa uang muka yang menjadi materi kampanye andalan Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat berlaga di Pilkada DKI Jakarta.
Setelah Anies-Sandi resmi memimpin Jakarta, program pengadaan hunian DP 0 Rupiah mulai direalisasikan di awal 2018. Realisasi itu dimulai dengan peletakan batu pertama rumah susun (rusun) Kelapa Village di Jalan H Naman, Kelurahan Pondok Gede, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Rusun itu dibangun di atas lahan milik BUMD DKI Jakarta, yakni PD Pembangunan Sarana Jaya. Rusun berlantai 20 itu direncanakan memiliki 703 unit hunian, yang terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21.
Untuk unit rusun tipe 36, Pemprov DKI Jakarta menawarkan harga hunian senilai Rp320 juta. Sementara tipe 21 dihargai sebesar Rp185 juta. Rusun itu ditargetkan bisa dihuni pada 2019.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
