Masuk tirto.id
tirto.id - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, F. Alimudin Kolatlena, mengapresiasi pembentukan sejumlah Sekolah Rakyat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), seperti wilayah kepulauan di Provinsi Maluku.
Saat ini sudah ada tiga Sekolah Rakyat rintisan di Maluku, yaitu SRMA 40 Ambon, SRT 73 Maluku Tengah, dan SRT 74 Tual. Jumlah itu akan bertambah seiring masuknya usulan lokasi baru Sekolah Rakyat di Ambon, Seram Bagian Timur, Aru, dan Maluku Tenggara.
Menurut Alimudin, kondisi geografis Maluku yang didominasi wilayah laut berpengaruh besar terhadap akses pendidikan, angka kemiskinan, dan biaya logistik.
"Wilayah Maluku 92 persen laut. Mobilitas barang dan jasa menjadi mahal, akses transportasi juga masih terbatas. Itu berdampak terhadap tingkat kemiskinan di Maluku," ujar Alimudin di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
Karena itu, dia menilai program Sekolah Rakyat merupakan salah satu intervensi penting untuk mengatasi kemiskinan di wilayah tersebut, terutama daerah 3T.
"Sekolah Rakyat dengan filosofi memutus rantai kemiskinan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku," tegasnya.
Alimudin menyampaikan apresiasi itu saat bertemu Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam forum audiensi di Selalu Ada Kopi, kantor Kemensos. Dia datang bersama sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Di antara yang hadir termasuk Wakil Bupati Seram Bagian Timur Muhammad Miftah Toha Rumery Wattimena, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Affandy Hasansui, dan Tenaga Ahli DPR RI Charles Hutabarat.
Sementara itu, Gus Ipul menerima kunjungan mereka dengan didampingi oleh Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur.
Berbagai isu terkait program sosial dalam pertemuan. Mulai dari Sekolah Rakyat, layanan sosial untuk kawasan kepulauan di Maluku, penanganan masalah masyarakat adat, hingga usulan pembangunan sentra Kemensos di Maluku.
Usulan Pembangunan Sekolah Rakyat
Terkait dengan usulan pembangunan Sekolah Rakyat, Wakil Bupati Seram Bagian Timur, Muhammad Miftah Toha Rumery Wattimena, mengatakan daerahnya sudah menyiapkan seluruh persyaratan.
"Semua tahapan sudah kami lalui, dan semuanya sudah siap. Kami berharap Kabupaten Seram Bagian Timur bisa diprioritaskan di tahapan tahun ini," ujar Miftah.
Merespons laporan itu, Gus Ipul menyarankan agar seluruh persyaratan teknis segera dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Hal ini agar usulan dari Seram Bagian Timur bisa segera dibahas oleh Kemensos bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
"Yang penting syarat-syaratnya dipenuhi semua, karena banyak sekali yang harus dipastikan mulai dari kontur tanah sampai AMDAL," jelas Gus Ipul.
Kebutuhan Pembentukan Sentra di Maluku
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Affandy Hasansui, juga menyampaikan usulan pembangunan sentra Kemensos di daerahnya. Menurut dia, dengan adanya sentra, layanan sosial untuk wilayah kepulauan dan pulau terluar di Maluku bisa diperkuat.
Affandy menambahkan, hingga kini Maluku masih berada dalam cakupan Sentra Wasana Bahagia Ternate. Tantangannya, rentang kendali antarwilayah sangat luas dan sebagian besar kabupaten/kota berada di pulau berbeda.
"Kami sering menerima ODGJ, anak hidrosefalus, sampai pasien amputasi dari pulau-pulau luar untuk ditampung sementara sebelum dirujuk. Kapasitas rumah singgah kami sangat terbatas," ujar Affandy.
Gus Ipul menyambut positif usulan tersebut. Karena itu, ia meminta meminta Pemerintah Provinsi Maluku segera melengkapi seluruh dokumen pendukung agar usulan pembangunan sentra dapat dibahas lebih lanjut.
"Kalau argumennya kuat dan syaratnya lengkap, nanti saya laporkan ke Presiden," ujar Gus Ipul.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
