tirto.id - Pemerintah menargetkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 mencapai Rp3.041,7 triliun. Alokasi ini turun 2,08 persen dibandingkan target belanja negara tahun ini yang sebesar Rp3.106,4 triliun.
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Ajib Hamdani menilai, ada dua hal yang menjadi alasan pemerintah menurunkan belanja negara di tahun depan. Pertama karena menyangkut struktur APBN dalam keuangan negara.
"2023 nanti maksimal struktur defisit 3 persen dari PDB. Sehingga pemerintah harus lebih prudent menyusun anggaran," kata Ajib kepada Tirto, Kamis (18/8/2022).
Kedua, berangkat dari sudut pandang ekonomi nasional. Menurut Ajib pemerintah lebih mendorong kemampuan daya beli masyarakat. Kemudian dari sisi investasi mampu memberikan daya ungkit maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Sehingga konteks alokasi belanja pemerintah lebih memberikan stimulus dan agregator saja," imbuh dia.
Dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya merinci anggaran belanja pemerintah di 2023 sebesar Rp3.041,7 triliun meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun.
Kemudian anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6 persen dari belanja negara. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun.
Sementara untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun. Kemudian pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp392,0 triliun yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
