Amnesty Kritik Pidato Prabowo yang Tak Singgung Genosida Israel

tirto.id - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik pidato Presiden Prabowo Subianto di mimbar sidang majelis umum PBB ke-80 pada Selasa (23/9/2025) yang menurutnya tidak peka terhadap kondisi Palestina.

Usman menilai bahwa pidato Prabowo seperti retorika yang penuh kemuliaan dan berbanding terbalik terhadap kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia.

Salah satu yang dikritik adalah pada saat Prabowo tidak secara lantang menyebut aksi penjajahan dan kekerasan di Palestina oleh Israel sebagai bentuk genosida.

"Presiden tidak lantang menyebut yang terjadi di Palestina sebagai genosida. PBB maupun lembaga HAM internasional seperti Amnesty International telah mengkonfirmasi terjadi genosida di Palestina yang dilakukan Israel," kata Usman Hamid dalam keterangan pers, Rabu (24/9/2025).

Usman mengkritik pidato Prabowo yang menggunakan kata “catastrophe” untuk menjelaskan situasi Gaza berpotensi mengaburkan tanggung jawab Israel atas genosida.

"Penting bagi komunitas internasional, termasuk Indonesia, untuk mengakhiri genosida dan mengadili yang bertanggung jawab," ungkapnya.

Menurut Usman, pemerintah Indonesia seharusnya mendesak Israel membongkar permukiman ilegal dan berhenti berdagang atau berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang berkontribusi terhadap genosida, apartheid, atau pendudukan ilegal Israel.

Dia mengutip Advisory Opinion ICJ Juli 2024, seharusnya Indonesia harus menyerukan mengakhiri pendudukan militer Israel didasarkan pada fakta bahwa pendudukan tersebut merupakan akar penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan berkepanjangan terhadap warga Palestina di tangan otoritas Israel dan pilar sistem apartheid Israel.

"Di tingkat kebijakan nasional, Indonesia semestinya meneguhkan lagi komitmen untuk meratifikasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional. Ratifikasi ICC masuk dalam empat kali RANHAM sejak 1998, tapi hilang dalam RANHAM kelima di era pemerintahan Jokowi," kata dia.

Ia pun menyadari bahwa pidato di mimbar PBB menjadi penting bagi kedaulatan Indonesia di hadapan forum internasional. Namun, Usman melihat, kredibilitas Indonesia di mata dunia tidak ditentukan oleh pidato yang menggebu dan kata-kata indah, tapi tindakan nyata.

"Apa yang dikatakan semestinya sesuai dengan apa yang dilakukan. Selain krisis Palestina, Indonesia perlu membuat terobosan dalam mengakhiri pelanggaran HAM yang berat terhadap Rohingya," jelasnya.

Selain menyoroti isu Palestina, Usman berharap pemerintah juga berani untuk mengakui isu HAM yang ada di dalam negeri. Dia mengutip pepatah "jangan sampai, ibarat gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang samudera tampak jelas".

"Presiden dengan lantang membicarakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penjajah. Begitu pun pelanggaran HAM yang terjadi di luar negeri seperti Palestina. Namun ironisnya diam dalam membicarakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara di Indonesia," ungkapnya.

Usman juga menyindir Prabowo yang mengangkat masalah kolonialisme tetapi abai terhadap masalah Papua. Menurutnya, ada banyak masalah di papua dari isu militerisasi, diskriminasi rasial, dan pelanggaran HAM yang tak kunjung diusut tuntas.

"Yang menjadi perhatian pemerintah di Papua adalah kebijakan ekstraktif yang berpotensi merusak lingkungan dan merampas hak masyarakat adat atas tanah seperti yang terjadi pada program food estate di Merauke," katanya.