Ambiguitas di Balik Penolakan Indonesia terhadap Atlet Israel

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, perlu beberapa menit untuk memastikan sikap Indonesia atas rencana kedatangan enam atlet Israel di World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang bakal digelar di Jakarta pada 19-25 Oktober mendatang. Mulanya, Yusril tidak menjawab pasti menolak atau sebaliknya.

Yusri juga awalnya belum mengetahui secara teknis soal rencana kehadiran atlet Israel dalam ajang kejuaraan tersebut. Namun, yang pasti keikutsertaan Israel pada ajang olahraga itu di Indonesia pasti menimbulkan polemik dan penolakan.

“Kalau kegiatan event olahraga dan lain-lain, itu ada implikasi politiknya. Dan biasanya tergantung sikap kita juga. Misalnya, dulu kita pernah mengadakan Asian Games dan menolak juga kehadiran tim Israel ke sini,” kata Yusril dalam konferensi pers di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta,dikutip Kompas, Kamis (9/10/2025) sore.

Yusril juga mengatakan akan mengonfirmasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk memastikan rencana kehadiran atlet Israel yang dimaksud. Seturut itu, dia masih menanti arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, kami menunggu arahan dari Pak Presiden mengenai hal ini dan Pak Menlu,” ujar Yusril.

Malam hari selepas konpers tersebut, beredar video di kalangan media, termasuk di Instagram resmi Kumham Imipas. Isinya menampilkan pernyataan Yusril yang menegaskan sikap pemerintah menolak kedatangan atlet Israel.

"Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang diselenggarakan 19-25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan," kata Yusril dalam video tersebut.

Yusril menjelaskan bahwa keputusan penolakan ini sejalan dengan sikap Presiden Prabowo dalam Sidang PBB beberapa waktu lalu yang keras mengecam Israel lantaran terus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina. Hubungan diplomatik ke pemerintah Israel disebut tidak akan dibuka sampai ada kepastian status kemerdekaan Palestina.

"(...) Sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan barulah Pemerintah Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan melakukan hubungan normal internasional lainnya," tuturnya.

Sikap pemerintah ini, menurut Yusril, merujuk pada koordinasi dengan seluruh kementerian di bawah Kemenkumhamimipas. Dia pun mengonfirmasi telah berkomunikasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, terkait penolakan pemberian visa untuk atlet senam Israel.

Sebelum ada kepastian sikap pemerintah melalui Yusril, Menteri Agus sebelumnya telah membeberkan bahwa seluruh visa dari delegasi atlet Israel yang berencana berlaga telah dibatalkan.

“Berdasarkan permohonan resmi dari pihak penjamin, dapat kami konfirmasi bahwa seluruh visa delegasi Israel saat ini telah dibatalkan,” kata Agus, dikutip Kompas, Kamis (9/10/2025).

Agus menjelaskan permintaan pembatalan visa delegasi atlet Israel itu datang dari Federasi Gimnastik Indonesia (FGI) melalui surat bernomor 442/LTR-JAGOC2025-FGI/X/2025. Dia memastikan bahwa pihaknya hanya menyetujui permohonan itu tanpa tendensi memberikan keputusan sejak awal menolak visa atlet Israel atau sebaliknya.

“Seluruh proses keimigrasian telah berjalan transparan dan akuntabel sesuai peraturan, dan pembatalan visa ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif dan permohonan resmi dari pihak penjamin,” tutur Agus.

Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Sugiono, mengatakan masih menunggu langkah dari Direktorat Jenderal Imigrasi terkait persetujuan pemberian visa terhadap atlet senam artistik dari Israel. Sugiono mengatakan Kemlu hanya memantau kedatangan atlet Israel nantinya bila Imigrasi menyetujui visa para atlet tersebut yang akan berlaga di World Artistic Gymnastics Championships 2025 pada pekan depan.

"Kalau misalnya menerima atau tidak, itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak. Dan itu [pemberian visa] bukan oleh Kementerian Luar Negeri," ucap Sugiono di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

Kepastian sikap Indonesia menolak kedatangan atlet Israel ini penting mengingat Prabowo menyetujui resolusi perdamaian Israel-Palestina melalui skema Solusi Dua Negara. Di forum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB pada September lalu, Prabowo menekankan banyak warga Palestina menderita lantaran serangan brutal Israel.

“Indonesia mendukung penuh solusi dua negara di Palestina. Kita harus memastikan Palestina yang merdeka,” kata Prabowo, mengutip siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (24/9/2025).

Kalkulasi & Ambiguitas Sikap Pemerintah

Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, menekankan bahwa penolakan terhadap kedatangan atlet Israel ke Jakarta bukan sekadar soal teknis imigrasi atau protokol olahraga. Ini adalah gestur politik yang sarat muatan simbolik sehingga menarik dibaca secara struktural.

“Yang menyampaikan bukan Presiden Prabowo langsung, melainkan Yusril Ihza Mahendra sebagai Menko bidang Hukum dan HAM. Artinya, pemerintah sedang memainkan strategi delegasi narasi. Presiden tetap menjaga posisi diplomatik yang fleksibel, sementara pembantunya mengambil alih artikulasi sikap politik yang lebih tegas,” ujar Virdika kepada Tirto, Jumat (10/10/2025).

Menurut Virdika, sikap ini bisa dimaknai sebagai bentuk pengelolaan ambiguitas yang khas dalam politik luar negeri Indonesia. Pemerintah ingin tetap menunjukkan komitmen terhadap isu Palestina, tapi tanpa harus membuat pernyataan frontal yang bisa mengganggu ritme diplomasi bilateral atau multilateral.

“Dengan menempatkan Yusril sebagai juru bicara penolakan, pemerintah bisa menjaga jarak antara kepala negara dan isu yang berpotensi sensitif secara internasional. Ini bukan inkonsistensi, tapi kalkulasi,” kata dia.

Kendati begitu, Virdika mengingatkan publik untuk tetap membaca alur sikap pemerintah ini secara kritis. Sebab, penolakan terhadap timnas senam Israel bukan hanya soal solidaritas, tapi juga soal konsistensi kebijakan.

“Apakah penolakan ini akan berlaku untuk semua bentuk partisipasi Israel di forum internasional atau hanya selektif berdasarkan tekanan publik dan momen politik. Kalau sikap ini tidak dijelaskan secara sistemik, maka yang muncul adalah kesan oportunisme,” ujar Virdika.

Dia mewanti-wanti, pemerintah jangan sampai di satu sisi menolak atlet, tapi di sisi lain tetap membuka ruang kerja sama ekonomi atau teknologi. Sebagai catatan, Kementerian Perdagangan pernah merilis total nilai ekspor Indonesia ke Israel mencapai 185,6 juta dolar AS atau sekitar Rp2,9 triliun pada 2022.

Jumlah ekspor tersebut tercatat melonjak 14 persen dibandingkan periode sebelumnya. Di saat yang sama, total nilai impor dari Israel pun naik sekitar 80 persen, dengan jumlah 47,8 juta dolar AS. Indonesia juga mengimpor banyak peralatan mekanik dan mesin, sampai senjata. Sebaliknya, ekspor andalan Indonesia adalah minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). Jumlahnya sebanyak 22.000 ton pada Januari 2022.

Seturut itu, Amnesty International Indonesia juga pernah mengungkap temuan bahwa ada pembelian alat sadap Israel oleh Polri melalui pihak ketiga, yakni Singapura pada periode 2017-2023.

Virdika menilai bahwa pemerintah sedang menguji batas antara simbol dan kebijakan. Penolakan ini bisa dibaca sebagai afirmasi terhadap posisi historis Indonesia yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.

“Tapi, kalau tidak disertai dengan penjelasan yang utuh, maka ia bisa terbaca sebagai manuver populis, bukan sebagai sikap politik yang konsisten dan berprinsip,” kata dia.

Sehingga, yang lebih penting kini bukan hanya siapa yang ditolak, tapi bagaimana penolakan itu dikomunikasikan. Dia mewanti-wanti apakah ada penjelasan yang menyentuh akar konflik, apakah ada narasi yang mengaitkan penolakan ini dengan posisi Indonesia terhadap pendudukan, apartheid, dan impunitas Israel.

“Kalau tidak, maka penolakan ini hanya akan terbaca sebagai gestur kosong atau hanya simbol tanpa substansi,” ujar dia.

Virdika berpendapat sikap penolakan ini bakal berdampak kompleks terhadap kebijakan luar negeri Indonesia terkait solusi dua negara. Sebab, di satu sisi, penolakan ini bisa dibaca sebagai konsistensi simbolik—bahwa Indonesia tetap menolak normalisasi dengan Israel selama pendudukan dan kekerasan masih berlangsung.

“Tapi di sisi lain, ini juga membuka ruang ambiguitas. Kalau Indonesia mendukung solusi dua negara, maka secara prinsip harus mengakui eksistensi dua entitas politik yang setara. Tapi, penolakan terhadap kehadiran atlet Israel menunjukkan bahwa pengakuan itu belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktik,” kata dia.

“Saya pikir, ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia terhadap solusi dua negara masih bersifat normatif, belum operasional. Pemerintah mendukung prinsipnya, tapi belum siap menghadapi implikasi diplomatiknya secara penuh,” imbuhnya.