Alih Fungsi Trotoar Simatupang Bisa Korbankan Hak Pejalan Kaki

tirto.id - Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association (RSA), Rio Octaviano, menilai wacana Pemrov DKI Jakarta mengungsikan trotoar untuk atasi kemacetan di Jalan TB Simatupang bertentangan dengan visi kota global yang selama ini digaungkan Jakarta.

Jalan yang membentang dari persimpangan Fatmawati hingga Simpang Susun Taman Mini ini memang terkenal sebagai jalur langganan macet di Jakarta.

"Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menyetujui pemotongan trotoar di Jalan TB Simatupang demi memperlancar kendaraan bermotor adalah langkah mundur yang kontradiktif dengan visi menjadikan Jakarta sebagai kota global," kata Rio kepada wartawan, Minggu (24/8/2025).

Langkah menggunakan trotoar dinilai membuat Jakarta kembali dihadapkan pada kebijakan yang mengorbankan hak pejalan kaki.

Di negara-negara yang diakui sebagai kota global seperti Tokyo, Singapura, dan Seoul, pembangunan infrastruktur pejalan kaki menjadi prioritas utama.

Catatan Rio, rerata panjang trotoar di kota-kota tersebut hampir 100 persen dari jalan utama.

"Sementara di Jakarta, data menunjukkan hanya sekitar 8,7 persen jalan yang memiliki trotoar layak," lanjut dia.

Hal ini dianggap memperlihatkan kesenjangan besar antara retorika dan implementasi di lapangan.

Pemotongan trotoar bukan hanya melanggar prinsip keadilan sosial, tetapi juga bertolak belakang dengan komitmen internasional terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin transportasi berkelanjutan dan akses setara bagi semua warga.

"Trotoar adalah hak dasar, bukan bonus," tegas Rio.

Road Safety Association mendesak agar Gubernur Pramono tidak hanya berhenti pada retorika kota global, tetapi juga memiliki perangkat kerja yang lebih perhatian terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Alih-alih mengorbankan trotoar, Rio menyarankan agar pemerintah berhenti penggunaan fasilitas pengawalan berlebihan agar mampu merasakan langsung pengalaman yang dirasakan warga sehari-hari di jalan Jakarta.

Selain itu, pemerintah perlu berhenti membuat kebijakan yang tampak didasarkan kepanikan karena isu itu viral di media sosial.

"Kepemimpinan yang tenang, cerdas, dan berbasis data adalah kunci agar Jakarta tidak hanya terlihat responsif, tetapi juga benar-benar mampu mencari solusi jangka panjang yang adil dan berkelanjutan," ujar Rio.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama Dinas Bina Marga berencana menggunakan trotoar di Jalan TB Simatupang sebagai jalur tambahan guna mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

“Kami dengan Dinas Bina Marga itu akan mengambil sedikit trotoar khususnya yang di TB Simatupang, di area Cibis Park sehingga lebar lajur lalu lintas, paling tidak, kita bisa kembalikan dua lajur,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Kamis.

Syafrin menjelaskan, upaya ini dilakukan karena adanya proyek galian di kawasan tersebut. Salah satunya adalah galian pipanisasi air minum.

Karena adanya bedeng-bedeng yang menutupi proyek tersebut, hal inilah yang mengakibatkan Jalan TB Simatupang sering mengalami macet.

Lebih lanjut, Syafrin mengimbau kepada masyarakat yang ingin melewati kawasan tersebut agar menggunakan rute-rute alternatif atau gunakan angkutan umum yang ada.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyetujui ide tersebut. Selain itu, Pramono mengaku telah secara resmi meminta pihak yang melakukan pembangunan agar bedeng-bedeng yang melintang di jalan dikecilkan.

Jika proyek sudah selesai bedeng yang ada di jalur TB Simatupang diminta langsung dibuka.

"Yang paling penting kemacetan ini dapat teratasi," kata dia usai memberikan arahan kepada mahasiswa Universitas Brawijaya Kampus Jakarta di Jakarta, Sabtu (23/8).