tirto.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar dialog bersama tiga calon presiden (capres) terkait isu ekonomi di Djakarta Theater, Kamis (11/1/2024) besok. Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, menuturkan acara tersebut dilaksanakan untuk pengenalan visi dan misi para capres di bidang ekonomi.
"Pemilu tahun 2024 merupakan momentum penting bagi pelaku usaha, bisnis, dan investasi di Indonesia. Melalui dialog Capres bersama Kadin, dunia usaha menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan transisi kepemimpinan yang damai, mengingat tantangan perekonomian dari dalam dan luar negeri turut mempengaruhi target pertumbuhan perekonomian, bahkan pencapaian visi Indonesia Emas 2045," kata Yukki di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).
Yukki menuturkan visi dan misi maupun program ekonomi yang ditawarkan para capres diharapkan oleh dunia usaha dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis. Hal itu juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, dia pun mengklaim pihaknya akan netral dan tidak akan menunjukkan keberpihakan pada salah satu pasangan calon. Sebab itu, adu gagasan yang akan digelar besok dapat dijamin berlangsung adil dan tidak berpihak pada satu pasangan saja.
“Kadin senantiasa berkomitmen untuk menjaga netralitas, fokus pada pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas politik jangka panjang. Karena itu, Kadin juga berupaya melibatkan berbagai asosiasi industri dan perusahaan anggota, juga peran penting pengusaha daerah melalui Kadin Daerah, untuk memastikan keberagaman pandangan dan kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional," kata Yukki.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, mengungkapkan pihaknya berharap para capres dapat mengatasi sejumlah permasalahan yang dialami oleh pengusaha. Salah satunya pelindungan antara pengusaha dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang kerap memalak pengusaha terutama yang berasal dari daerah. Dia menyinggung kontribusi pengusaha yang telah menambah pemasukan bagi negara namun tak mendapat perlindungan memadai.
"Harusnya, ini kan dibuat kebijakannya, tidak boleh diganggu kalau ada investasi yang masuk. Kalau kami ini dari pusat kemudian membangun satu usaha di daerah, tentunya itu membawa investasi," kata Diana Dewi.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Intan Umbari Prihatin
