Menuju konten utama

Alasan Elite Golkar Dorong Munas: Plt Tak Bisa Daftarkan Pilkada

Pendaftaran Pilkada harus dilakukan ketum definitif, tetapi rekomendasi calon bisa ditangani Plt ketum.

Alasan Elite Golkar Dorong Munas: Plt Tak Bisa Daftarkan Pilkada
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono. tirto.id/Hanif Reyhan Alghifary

tirto.id - Ketua DPP Golkar, Dave Laksono, mendorong partainya mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) sebelum Desember 2024 mendatang. Munas, kata dia, akan dibahas dalam rapat pleno penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua umum pengganti Airlangga Hartarto.

"Nanti Plt itu bertugas, yaitu untuk melaksanakan Munas. Kita targetkan nanti juga akan diputuskan di pleno. Akan tetapi, kalau pandangan saya pribadi harus sesegera mungkin, karena mengingat pendaftaran pilkada akan dimulai pada 27 Agustus. Jadi, sebelum itu harus sudah selesai," kata Dave di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (13/8/2024).

Menurut Dave, pendaftaran pilkada tak bisa dilakukan oleh pelaksana tugas ketua umum, tetapi hanya bisa dilakukan ketua umum defenitif.

"Karena, kan, untuk pendaftaran itu harus definitif tidak bisa Plt," ucap Dave.

Kendati demikian, kata Dave, meski surat rekomendasi ditandatangani oleh ketum defenitif, tetapi yang mengeluarkan surat rekomendasi ialah Plt ketua umum. Plt ketum juga bertugas mengawal pilkada, sebab tahapan ajang lima tahunan itu sudah berjalan.

"Peran untuk pilkada, ya, pasti karena, kan, proses untuk pilkada berjalan terus. Akan tetapi, walaupun nanti pada saat ketum definitifnya terpilih, beliau [Plt ketum) lah yang mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi tersebut," tutur Dave.

Lebih lanjut, Dave berkata Munas Golkar dilaksanakan lebih cepat sebelum pilkada atau tidak, tergantung hasil rapat pleno. Ia sendiri mendorong Munas dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Kalau pandangan saya, ya, makanya nanti hasil keputusan kita lihat nantinya, terus juga ada pandangan-pandangan hukum juga dari sejumlah ahli hukum kita. Akan tetapi, kalau pandangan saya pribadi munas semestinya dilakukan dalam waktu dekat," ucap Dave.

Diwartakan sebelumnya, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar, Meutya Hafid, memastikan para wakil ketua umum partainya telah sepakat menunjuk Plt ketum dilakukan dengan musyawarah mufakat, dalam rapat pleno malam ini.

"Rapat pleno akan dilaksanakan dengan semangat musyawarah mufakat," kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Meutya berkata rapat pleno ini akan fokus pada agenda pembacaan surat pengunduran diri Ketua Umum Airlangga Hartarto sekaligus penentuan plt ketum. Selain itu, rapat juga dilakukan untuk menentukan jadwal Rapimnas.

"[Agenda ketiga] Penentuan jadwal Munaslub," tutur Meutya.

Airlangga mengatakan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum Golkar. Ia tak lagi menjabat Ketum Golkar per Sabtu (10/8/2024). Menko Perekonomian itu mengaku mengundurkan diri untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan transisi pemerintah pusat dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto berjalan lancar.

"Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu, 10 Agustus 2024," sebutnya dalam video yang diterima Tirto, Minggu (11/8/2024).

Baca juga artikel terkait KONFLIK GOLKAR atau tulisan lainnya dari Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - Politik
Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Fahreza Rizky