tirto.id - Presiden Joko Widodo membantah dirinya mengintervensi mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum Partai Golkar.
"Tidak ada," kata Jokowi dalam wawancara media di Ibu Kota Nusantara (IKN), dikutip dari audio yang didapat Tirto, Selasa (13/8/2024).
Jokowi menegaskan mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum Partai Golkar adalah hak prerogatif dan menjadi bagian dari kedaulatan partai yang tak boleh diintervensi.
"Urusan Pak Airlangga urusan internal partai," kata dia.
Jokowi meminta kepada semua pihak agar menunggu pernyataan resmi dari Partai Golkar terkait nasib politik Airlangga tersebut. Dia tak ingin berkomentar sehingga menimbulkan kesan ikut campur terhadap urusan partai.
"Ada proses dan mekanisme, ditanya ke Golkar dan Pak Airlangga, jangan saya campuri urusan partai," kata dia.
Jokowi juga menjamin nasib Airlangga di dalam Kabinet Indonesia Maju. Dia menegaskan bahwa Airlangga tetap aman hingga akhir masa jabatan pada Oktober mendatang.
"Kalau di bawah Kabinet Indonesia Maju, saya kira enggak ada masalah," katanya.
Secara terpisah, Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar Idrus Marham ikut menegaskan bahwa Jokowi tak ikut cawe-cawe terkait mundurnya Airlangga tersebut.
Pernyataan Idrus sebagai penegasan atas isu bahwa Jokowi meminta Airlangga mundur dari Golkar dan mengusung calon tertentu untuk menggantikannya.
"Maka ini lagi dipersoalkan, kita berterimakasih dong kalau misalkan Pak Jokowi menghargai kader Golkar yang namanya Bahlil, tidak atas nama Golkar tetapi karena kemampuan individu kompetensi dirinya, mestinya kan kita terima kasih," kata Idrus.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu (11/8/2024). Airlangga Hartarto mengatakan pengunduran diri telah dilakukannya per Sabtu (10/8/2024) malam.
"Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu, 10 Agustus 2024," kata Airlangga dalam keterangan video yang diterima Tirto, Minggu (11/8/2024).
Airlangga mengundurkan diri dengan alasan menjaga keutuhan Golkar dan untuk memastikan lancarnya transisi pemerintah pusat dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ia mengatakan, Golkar akan menyiapkan mekanisme pemilihan ketua umum berikutnya sesuai ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Airlangga mengklaim proses pemilihan ketua umum akan berlangsung damai dan tertib.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto