tirto.id - DPP Partai Golkar menjadwalkan akan menggelar rapat pleno untuk menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Umum (Plt. Ketum) partai, Selasa (13/8/2024). Penunjukan Plt Ketum ini menyusul mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketum Golkar.
Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar, Meutya Hafid, menyarankan agar penunjukan Plt. Ketum Partai Golkar dilakukan secara musyawarah dan mufakat, bukan melalui mekanisme voting.
"Menyarankan para Waketum untuk duduk bersama musyawarah mufakat untuk Plt. Ketum sehingga pleno dapat berjalan kondusif," kata Meutya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tirto, Senin (12/8/2024).
Ketua Komisi I DPR RI itu mengatakan bahwa kader Partai Golkar masih kaget dengan keputusan pengunduran diri Airlangga. Oleh karena itu, menurutnya, penunjukan Plt. Ketum sebaiknya tidak dilakukan dengan voting.
"Kader masih terkaget dengan keputusan Ketum, jangan dipaksa untuk voting. Menjaga soliditas amat penting dan agar calon-calon yang akan berkontestasi menjaga cara-cara yang bermartabat," tutur Meutya.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengaku telah mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Golkar per Sabtu (10/8/2024) kemarin. Dia mengaku mengundurkan diri untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan transisi pemerintah pusat dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto berjalan lancar.
"Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu, 10 Agustus 2024," sebutnya dalam video yang diterima Tirto, Minggu (11/8/2024).
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
