tirto.id - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, "ujarnya di Medan, seperti dilansir laman Antara.
Menurut Ida, untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di di 2020 lalu, saat ini pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada November lalu sebenarnya juga telah memberikan sinyal bahwa bantuan ini tidak akan dilanjutkan. Saat itu dalam rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI Sri Mulyani mengatakan bahwa ia menduga penerima bantuan subsidi gaji senilai Rp2,4 juta tak melakukan belanja maupun konsumsi yang dapat mendorong perekonomian.
Menurutnya hal terekam dari kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan setiap pemerintah menyetorkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta dan anggota BPJS Ketenagakerjaan.
“Walau yang Rp2,4 juta kalau bayangkan teori ekonomi, pasti mereka harusnya habis untuk konsumsi. Ternyata enggak juga. Kami suspect dia kembali ke perbankan,” ucap Sri Mulyani dalam rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11/2020).
Sinyal tak dilanjutkannya bantuan subsidi gaji senilai Rp2,4 juta untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp5 juta juga terungkap saat Jokowi menjelaskan tujuh bansos yang akan cair di 2021 dan dari tujuh bantuan tersebut tak ada BLT kepada pekerja ataupun bantuan subsidi upah (BSU).
Tujuh program perlindungan sosial atau bantuan sosial (bansos) yang akan dilanjutkan di 2021 yaitu,
1. Program Kartu Sembako
2. Program Keluarga Harapan
3. Program Bantuan Sosial Tunai
4. Program Kartu Prakerja
5. Bantuan Langsung Tunai Desa
6. Insentif Tenaga Kesehatan
7. Pemberian insentif usaha termasuk bantuan modal kerja bagi UMKM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dari tujuh program perlindungan sosial atau bantuan sosial (bansos) yang akan tetap dilanjutkan pada 2021 dan pemerintah telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp300 triliun untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
"Di tahun 2021 ini, program perlindungan sosial tetap dilanjutkan," kata Jokowi dalam Sidang MPL-PGI, Senin (25/1/2021).
"Terkait pemulihan ekonomi nasional, percepatan dan kebangkitan ekonomi terus diupayakan oleh pemerintah. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli dan konsumsi masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional," tambahnya.
Kapan Program Prakerja Gelombang 12 Dibuka?
Jokowi menegaskan, salah satu bansos yang akan dilanjutkan pada 2021 ini adalah program Kartu Prakerja. Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu saat dihubungi redaksi Tirto menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan kapan program tersebut akan dibuka.
Sebab, menurutnya hingga saat ini mekanisme dan teknis pelaksanaan sedang dalam tahap finalisasi antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) dengan Komite Cipta Kerja (KCK).
"Begitu sudah ada titik terang akan segera saya sampaikan. Pembukaan gelombang 12 akan diumumkan melalui media dan media sosial resmi Kartu Prakerja, Instagram dan Facebook, dengan nama akun @prakerja.go.id," tegasnya.
Editor: Agung DH
