tirto.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyanggah pernyataan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bahwa penempatan dana Rp25 triliun oleh pemerinth diberikan melalui sistem remburs.
Selain itu, tegas Airlangga, dana tersebut juga bukan merupakan bagian dari giro wajib minimum (GWM) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang ada di Bank Indonesia (BI), melainkan langsung digelontorkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan kini sudah ada di masing-masing bank.
"Sudah di perbankan. Sudah di masing-masing perbankan," kata Airlangga singkat kepada awak media, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).
Pernyataan Airlangga itu senada dengan perkataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya yang mengatakan bahwa pihaknya telah mengucurkan dana segar senilai Rp200 triliun pada lima bank Himbara pada Jumat (11/9/2025) lalu.
Adapun, jika dirinci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendapat injeksi dana senilai Rp55 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI senilai Rp55 triliun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp55 triliun, BTN senilai Rp25 triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI Rp10 triliun.
Purbaya optimistis, injeksi dana segar dari pemerintah ini dapat menambah likuiditas yang ada di sistem perbankan nasional. Dus, kondisi ini diharapkan dapat memacu realisasi penyaluran kredit oleh bank kepada sektor-sektor produktif yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan.
"Jadi saya pikir sih ketika uang bertambah ke sistem dua sisi akan bergerak. Yang pertama, tentunya likuiditas bertambah kan. Itu otomatis, pelan-pelan bunga di pasar akan turun. Yang tadinya orang naruh uang di bank seneng karena bunganya tinggi, pasti akan turun. Karena banknya juga kelebihan duit kan," kata Purbaya di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2025).
Sebagai informasi, dalam Media Gathering BTN di Bandung, Jumat (19/9/2025), Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan dana sebesar Rp25 triliun yang diterima perseroan dari pemerintah sebenarnya sudah ada di GWM BI. Karenanya, untuk mencairkan dana tersebut, BTN harus menyalurkan kredit terlebih dulu dan melaporkan hasil penyaluran kredit tersebut kepada BI.
"Jadi bank kerja dulu, baru dapat duitnya. Jangan terbalik ya, teman-teman pikir kami sudah dapat Rp 25 triliun ini. Uangnya sudah di kita, tapi baru keluar dari GWM untuk jadi likuiditas setelah kreditnya cair,” ujar Nixon seperti yang dikutip Katadata.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id







































