Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meresmikan Kantor Fasilitasi Proyek Infrastruktur (Infrastructure Project Facilitation Office/IPFO).
Kantor ini nantinya akan menjadi platform koordinasi satu atap di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk menjembatani investor, pemilik proyek, dan pemerintah daerah dalam menavigasi prosedur, menyelaraskan prioritas, dan mempercepat pelaksanaan proyek.
AHY menyampaikan IPFO didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah birokrasi yang selama ini menjadi ganjalan pengembangan proyek infrastruktur.
Dus, kebutuhan investasi yang diperkirakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mencapai 643,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp10.300 triliun untuk periode 2025-2029.
"Indonesia harus menciptakan mekanisme fasilitasi yang menjembatani kebijakan dengan praktik, regulasi dengan realisasi, dan ambisi dengan tindakan, tindakan nyata. Pesan itu menjadi mandat kami, dan hari ini menjadi kenyataan. Hadirin sekalian, IPFO mewakili komitmen kami untuk mengubah koordinasi menjadi fasilitasi, dan fasilitasi menjadi akselerasi," ujar AHY, dalam acara Peresmian Kantor Fasilitasi Proyek Infrastruktur, di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
Sayangnya, meskipun kebutuhan investasi di Indonesia sangat besar, pembiayaan proyek-proyek infrastruktur masih didominasi oleh investasi dari pemerintah dan juga perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara, partisipasi dari sektor swasta baru mencapai 28 persen.
"Seperti yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto, modal swasta harus memainkan peran yang lebih besar, pada kenyataannya peran yang jauh lebih besar (berasal dari pemerintah dan BUMN). Oleh karena itu, tugas Gubernur bukan hanya mengundang investasi, tetapi untuk memperolehnya melalui kepastian, kejelasan, konsistensi, dan kredibilitas," tambah AHY.
Dengan adanya IPFO, Ketua Umum Partai Demokrat itu yakin ke depannya untuk berbisnis di Indonesia tidak perlu khawatir dengan halangan birokrasi, tapi dimungkinkan dengan kemitraan. Dalam hal ini, untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, pemerintah telah menggandeng PT Serana Multi Infrastructure (PT SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
Melalui kerja sama ini, kemitraan publik-swasta dalam pengembangan proyek infrastruktur diharapkan dapat ditimgkatkan.
"Dan kita tidak berhenti di sini. Kami juga merangkul mekanisme pembiayaan yang inovatif, seperti penangkapan nilai tanah, daur ulang aset, dan skema konsesi terbatas untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi pendorong kesetaraan, bukan ketidaksetaraan. Sekali lagi, IPFO adalah jembatan antara pemerintah dan investor, antara kebijakan nasional dan eksekusi lokal," tutup AHY.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
